Bisnis.com, PASURUAN — Pemkab Pasuruan menyiapkan Rp10 miliar untuk merehabilitasi rumah dan fasum di berbagai daerah yang terdampak banjir bandang beberapa waktu lalu.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Ridwan Harris mengatakan dari hasil assessment menyebutkan banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan, beberapa hari lalu, membuat banyak rumah, jalan hingga jembatan mengalami kerusakan.
“Total anggaran yang akan dikucurkan sekitar Rp10 miliar,” katanya di Kab. Pasuruan, Rabu (10/2/2021).
Anggaran tersebut tak hanya diperuntukkan untuk memperbaiki bangunan yang ada di Desa Kepulungan, Gempol atau di Kalianyar, Bangil saja, melainkan di semua wilayah terdampak seperti di Kecamatan Tosari, Winongan, Kraton, dan lainnya.
Anggaran sebesar itu, kata dia, paling banyak menyedot anggaran untuk pembenahan 67 unit rumah yang rusak. Juga, jembatan dan jalan-jalan yang harus segera diperbaiki.
Dia mencontohkan, kerusakan yang berada di Dinas PU Bina Marga sebanyak 16 titik. Sedangkan untuk Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang 14 titik, dan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 6 titik.
“Sesuai laporan dari para juru pengairan, para camat dan petugas di lapangan yang kemudian dikalkulasi, akhirnya ditentukan nilai kerusakan yang kemudian ditaksir untuk besaran anggaran perbaikan,” ucapnya.
Anggaran Rp10 miliar diambilkan dari Biaya Tidak Terduga (BTT) Pemkab Pasuruan 2021 yang totalnya mencapai Rp25 miliar. Selain dari Pemkab Pasuruan, perbaikan sarana prasarana umum maupun infrastruktur yang rusak akan dibantu Pemprov Jatim maupun Pemerintah Pusat.
Hal itu dikarenakan ada domain yang menjadi kewenangan tiap-tiap wilayah, sehingga akan terjadi sinkronisasi tupoksi yang muaranya pada perbaikan seluruh bangunan rusak.
"Contohnya Kali Kembeng. Beberapa titik bencana, wilayahya beririsan dengan bukan wilayah domain Pemkab. Balai besar tapi jembatan ikut Pemkab Pasuruan. Ruas jalan milik Pemprov, tapi sebagian ikut Pemkab. Sesuai petunjuk, nanti dikomunikasikan. Mana yang nanti diajukan ke BNPB atau Balai Besar," katanya.(K24)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel