Pemerintah China Bantah Terlibat dalam Kudeta Militer di Myanmar

Bisnis.com,16 Feb 2021, 20:59 WIB
Penulis: Newswire
rnPersonel militer berjaga di titik pemeriksaan di jalan yang menuju kompleks gedung Parlemen di Ibu Kota Naypritaw, Myanmar, Senin (1/2/2021). Junta Militer Myanmar yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing mengumumkan pengambilalihan kekuasaan dan pemberlakuan status darurat nasional selama setidaknya satu tahun./Antara-Reutersrn

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah China membantah rumor keterlibatan negaranya dalam kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 dan penangkapan sejumlah petinggi negara tersebut, termasuk Aung San Suu Kyi.

Duta Besar China untuk Myanmar Chen Hai menepis rumor yang beredar di media sosial tersebut. Dia menyebut kabar itu benar-benar tidak masuk akal.

Dalam wawancara dengan media lokal yang diunggah dalam laman Facebook kedutaan, Selasa (16/2/2021), Chen mengatakan bahwa China mempertahankan 'hubungan baik' dengan militer maupun pemerintah sipil yang berkuasa sebelumnya.

Dia menambahkan bahwa gejolak politik di Myanmar saat ini ;sama sekali bukan yang ingin dilihat oleh China. 

Beberapa unjuk rasa terhadap kudeta yang menarik ratusan ribu orang turun ke jalan dalam beberapa hari terakhir telah terjadi di luar Kedutaan Besar China di Yangon, dan pengunjuk rasa menuduh Beijing mendukung junta militer.

Duta besar itu menyebut rumor yang beredar di internet tentang pesawat yang membawa personel teknis dan pasukan China ke Myanmar adalah tidak masuk akal, dan mengatakan bahwa pesawat itu merupakan penerbangan kargo reguler yang mengekspor barang seperti makanan laut.

Dia mengatakan China tidak diberitahu sebelumnya tentang perubahan politik di Myanmar dan berharap semua hal berjalan dengan baik di Myanmar, daripada menjadi tidak stabil atau bahkan jatuh ke dalam kekacauan.

"Banyak negara dalam transisi mengatasi kesulitan dan tantangan melalui upaya mereka sendiri, dan mengeksplorasi jalur pembangunan yang sesuai dengan keadaan mereka sendiri," kata Chen.

China secara tradisional dipandang dengan kecurigaan di negara tetangga Myanmar, di mana negara itu memiliki kepentingan ekonomi dan strategis yang signifikan dan sering mendukung posisi Myanmar melawan kritik Barat.

Sementara negara-negara Barat mengutuk keras kudeta 1 Februari, China lebih berhati-hati dan lebih menekankan pada pentingnya stabilitas.

China tetap menyetujui pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan tahanan lainnya, dan menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Oktaviano DB Hana
Terkini