Bisnis.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyebutkan integrasi ekosistem (holding) Badan Usaha Milik Negara Ultra Mikro (UMi) akan dapat memperkuat akses layanan dan memperluas jangkauan pembiayaan ke masyarakat kelas bawah.
Pembentukan holding ini melibatkan tiga BUMN yakni PT Permodalan Nasional Madani (Persero) PNM dan PT Pegadaian (Persero) dan dikepalai oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Menurut Martin, perluasan jangkauan dan akses layanan kredit UMi sangat dibutuhkan masyarakat di segmen paling bawah. Apalagi, sekitar 30 juta dari 57 juta pelaku usaha UMKM di Indonesia masih belum tersentuh layanan perbankan dan menjadi target incaran dari rentenir alias lintah darat.
“Menurut saya, itu langkah bagus. Integrasi pembiayaan ultra mikro akan memperkuat, baik dari sisi kelembagaan, permodalan dan pelayanan,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/02/2021).
Menurutnya, rencana pembentukan holding ini juga positif karena bukan merupakan akuisisi melainkan sinergisitas ketiga entitas BUMN dalam memperlancar penyaluran kredit UMi ke masyarakat kecil. Harapannya, kekuatan ekonomi muncul dari bawah dan tentunya mensejahterakan masyarakat.
Selain itu, pemanfaatan jaringan BRI yang cukup luas bisa mempermudah akses bagi masyarakat untuk memperoleh modal. Integrasi ekosistem UMi ini, lanjutnya, akan bisa lebih efektif karena dukungan bagi pelaku usaha di kelas bawah baik dari sisi kelembagaan dan permodalan akan lebih kuat.
“Tentu ini dengan asumsi Kementerian BUMN berhasil melakukan sinkronisasi budaya korporasi ketiga lembaga tersebut. Ini tidak mudah sebab ketiganya sudah sekian lama beroperasi secara terpisah. Kita kasih kesempatan dulu Kementerian BUMN bekerja, dan akan kita pantau di Komisi VI,” jelasnya.
Integrasi BUMN untuk UMi bertujuan untuk mendukung visi pemerintah dalam memberdayakan usaha UMi, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar 57 juta pelaku UMKM yang mayoritas belum tersentuh layanan perbankan.
Rencananya, pembentukan holding BUMN ini akan dilakukan melalui aksi rights issue, setelah mendapat arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan serta konsultasi dengan DPR. Negara akan mengambil bagian dengan mengalihkan seluruh saham seri B di Pegadaian dan PNM untuk disetorkan ke BRI. Kepemilikan saham pemerintah di BRI dipastikan terjaga di level 56,75 persen.
Lewat pembentukan holding ini, jumlah nasabah pelaku usaha kecil yang terlayani lembaga keuangan formal diharapkan dapat naik dari 15 juta orang menjadi 29 juta orang pada 2024 mendatang.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan ada tiga hal utama yang akan muncul dari kehadiran holding BUMN untuk UMi. Pertama, integrasi BUMN diharap menciptakan efisiensi biaya dana (cost of fund). Kedua, sinergi jaringan yang berdampak pada ekspansi usaha berbiaya murah. Ketiga, holding diproyeksi mensinergikan digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil.
“Tentunya dengan ekosistem sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM cost of fund dari ekosistem ini bisa kami buat lebih rendah," kata Kartika.
Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan integrasi BUMN untuk UMi nantinya akan menerapkan model co-existence. Sinergi dan simbiosis mutualisme antar ketiga perusahaan akan dikawal dengan pembentukan Key Performance Indicators (KPI) yang ketat.
Setelah integrasi BUMN UMi terbentuk, jumlah aset BRI diprediksi bertambah sebesar 1,5 persen. Kemudian, kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha UMi dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal (unbankable).
"Kami sudah konsultasi juga dengan OJK dan mereka sampaikan mereka dukung langkah tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI belum lama ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel