Bisnis.com, JAKARTA – Isu dugaan monopoli dermaga eksekutif di lintas penyeberangan Merak–Bakauheni kembali mencuat ke publik dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, isu yang sama sebenarnya sempat menjadi polemik pada tiga tahun lalu.
Isu ini berawal dari pernyataan pers Ketua Dewan Penasihat DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Haryo Soekartono. Dia menyebut pelayanan di Dermaga VI yang dioperasikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kurang maksimal sebagai dermaga eksekutif.
“Publik berhak mendapatkan pelayanan terbaik karena dermaga itu dibangun dengan uang negara dari pajak rakyat,” ujarnya, Jumat (5/2/2021).