Kominfo Fokus Urusi Palapa Ring dan Ekonomi Digital Tahun Ini

Bisnis.com,01 Mar 2021, 16:46 WIB
Penulis: Rio Sandy Pradana
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate memberikan sambutan saat acara penandatanganan kerja sama pembangunan satelit Satria di Jakarta, Kamis (3/9/2020). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan melakukan dua fokus utama dalam upaya percepatan pelaksanaan agenda transformasi digital Indonesia pada tahun ini.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dengan menerapkan prinsip connecting the unconnected and leaving no-one behind serta kemandirian dan kedaulatan digital.

"Kominfo perlu berfokus pada peningkatan utilisasi Palapa Ring backbone broadband, juga pemanfaatan ruang digital ekonomi yang lebih berimbang," kata Johnny dalam siaran pers, Senin (1/3/2021).

Dia menuturkan tranformasi digital Indonesia berjalan dengan prinsip connecting the unconnected and leaving no-one behind. Adapun, kemandirian dan kedaulatan digital harus menjadi kunci utama dalam perwujudan transformasi digital.

"Dibutuhkan strategi serta eksekusi komunikasi publik yang komprehensif agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan manfaat yang dibawa oleh transformasi digital," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa tata kelola penyelenggaraan regulasi yang apik serta kolaboratif dengan pemangku kepentingan terkait, juga dibutuhkan untuk memastikan implementasi kebijakan yang menyeluruh dan inklusif. Pemerintah telah menerapkan hal itu melalui pengesahan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja pada November 2020 yang keseluruhan campaign juga telah diterbitkan untuk menindaklanjuti regulasi tersebut.

"Salah satu tujuan utama dan penting diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang NSPK [Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria]. Semangat Undang-Undang Cipta Kerja adalah mempercepat proses perijinan, mendorong investasi yang lebih sehat dan lebih memadai di negara kita," ujarnya.

Selain itu, UU Ciptaker juga membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan yang lebih cepat. Online Single Submission dan tata kelas risiko yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP, menurut Menteri Johnny harus diterjemahkan secara jitu oleh seluruh aparat dan pejabat, termasuk di lingkungan Kementerian Kominfo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Rio Sandy Pradana
Terkini
'