Bisnis.com, JAKARTA — Pengeboran wilayah kerja panas bumi di Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tengah dalam tahap eksekusi oleh Pemerintah mulai tahun 2021. Optimalisasi potensi panas bumi di lokasi tersebut dinilai layak memenuhi syarat untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) guna mematangkan rencana ekplorasi tersebut di Sumedang, Kamis (4/3/2021).
Pembangunan PLTP Tampomas tersebut merupakan bagian dari percepatan pengembangan proyek energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
"Pemilihan lokasi program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah di wilayah Gunung Tampomas tersebut berdasarkan ranking yang telah ditetapkan oleh Badan Geologi dan surat permohonan Bapak Bupati Sumedang kepada Menteri ESDM," ujar Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris seperti dikutip dari laman kementerian tersebut.
Berdasarkan hasil studi Badan Geologi, katanya, wilayah Gunung Tampomas memiliki sumber daya panas bumi sebesar100 megawatt dengan rencana pengembangan sebesar 55 MW.
Pelaksanaan program WKP (wilayah kerja panas bumi) Tampomas sendiri akan dilakukan pada 2021 dan 2022 meliputi kegiatan sosialisasi, koordinasi hingga pengurusan perizinan seperti upaya pengelolaan lingkungan (UKL)-upaya pemantauan lingkungan (UPL), surat izin pengusahaan air tanah (SIPA), izin lokasi dan sebagainya. "Milestone pelaksanaan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah akan dimulai tahun ini hingga 2025," ungkapnya.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir optimistis kehadiran PLTP akan memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
"Saya harap proyek ini ada akselerasi lebih cepat seiring mulai dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, identifikasi dan solusi permasalahannya apa," kata Dony.
Pemkab Sumedang berkomitmen mendorong pemanfaatan EBT untuk mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar 23 persen pada 2025. "Kami akan menyusun langkah-langkah sistematis dengan metode pentahelix. Saya yakin dengan konsolidasi birokrasi dan mobiliasi modal sosial masyarakat masalah-msalah di lapangan akan teratasi."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel