Bisnis.com, JAKARTA – Macetnya insentif untuk tenaga kerja sektor kesehatan ternyata bukan satu-satunya fenomena dari rendahnya dukungan pemerintah.
Ternyata, tidak maksimalnya fasilitas lain yang diberikan, seperti asuransi dan rendahnya kualitas alat pelindung diri (APD) juga menjadi isu.
Menurut Head of Emergency Department Daha Husada Hospital Tri Maharani, jaminan asuransi yang diberikan kepada tenaga medis tidak menanggung seluruh biaya yang mesti dibayarkan untuk obat-obatan tertentu ketika menjalani perawatan Covid-19.
Selain itu, kata Tri, kualitas APD yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan mengalami penurunan kualitas. Penurunan kualitas terjadi seiring dengan pergantian jenis APD yang digunakan tenaga kesehatan dengan sejumlah alasan, salah satunya penelitian.
"Menangani Covid-19 bukanlah proses yang mudah. Jadi, pemerintah memang harus memenuhi janji memberikan insentif tanpa menunggu kami protes. Sebab, saat ini kami bahkan harus urunan untuk mengobati rekan yang terjangkit Covid," ujar Tri kepada Bisnis, Senin (8/3/2021).
Tri menekankan sejumlah fasilitas dukungan yang sangat diperlukan oleh tenaga medis saat ini adalah asuransi selain yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, jaminan hukum, APD, dan extra fooding.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dari total sebanyak 1.244.162 orang sumber daya manusia di bidang kesehatan, lebih dari 100.000 merupakan tenaga medis di Tanah Air. Tingginya kasus Covid-19 di Tanah Air menuntut besarnya perhatian pemerintah terhadap tenaga medis yang berdiri di garda terdepan dalam menangani pandemi.
Sejauh ini, fenomena macetnya insentif untuk tenaga kerja sektor kesehatan belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Kasus parsial yang terjadi di rumah sakit di salah satu wilayah Indonesia selama masa penanganan pandemi Covid-19 perlu dijelaskan oleh pemerintah lewat langkah tegas yang memastikan seluruh tenaga kerja kesehatan bisa terlindungi dari isu income.
Tentunya, mandeg-nya insentif bagi tenaga kerja kesehatan tidak bisa ditolerir mengingat besarnya risiko yang ditempuh oleh mereka selama bertugas sebagai garda terdepan dalam memerangi Covid-19.
Bahkan, hal ini juga menimbulkan risiko baru bagi penanganan Covid-19 di Tanah Air, terutama setelah terjadi aksi unjuk rasa oleh nakes di salah satu RSUD di Medan akibat insentif yang tidak kunjung turun sejak 8 bulan terakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel