Jokowi Minta BPPT Lakukan 3 Hal Ini untuk Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Bisnis.com,08 Mar 2021, 11:06 WIB
Penulis: Aprianus Doni Tolok
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 2 November 2020 / Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk terus memburu teknologi dan inovasi agar bisa mendukung pemulihan ekonomi dengan cara yang luar biasa.

“Saya yakin ratusan ribu peneliti, ribuan lembaga riset dan teknologi di pemerintah dan swasta, dan jutaan inovator di masyarakat luas pasti memiliki banyak temuan. Mungkin itu temuan awal yang masih perlu dikembangkan, mungkin temuan matang yang siap untuk diterapkan, dan langsung bisa di-industrikan,” kata Jokowi saat membuka Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT Tahun 2021, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (8/3/2021).

Selama pandemi Covid-19, sambungnya, banyak inovasi di bidang kesehatan yang ditemukan seperti ventilator dan respirator yang sangat berguna untuk para pasien positif Covid-19.

Kemudian, temuan di bidang lain terutama di sektor pangan dan energi yang juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi UMKM hingga meningkatkan kualitas hidup rakyat.

“Yang kedua, BPPT harus menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dari manapun,” kata Jokowi.

Menurutnya, saat ini teknologi berkembang sangat cepat sehingga yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi nasional mungkin saja belum diproduksi di dalam negeri.

Walhasil, strategi akuisisi teknologi dari luar negeri menjadi kunci percepatan pembangunan ekonomi di Tanah Air.

Jokowi meminta BPPT menyiapkan strategi akuisisi teknologi itu, tetapi tidak sekadar membeli mesin jadi. Artinya, kata Kepala Negara, Indonesia harus membuat kerja sama produksi teknologi di Indonesia.

“Ini tolong digarisbawahi, harus membuat kerja sama produksi teknologi di Indonesia yang melibatkan para teknolog Indonesia, sehingga transfer pengetahuan dan transfer pengalaman juga berjalan,” jelasnya.

Perintah tersebut juga ditujukan bagi kementerian dan lembaga lain seperti: Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan BKPM.

Ketiga, Presiden ke-7 RI juga meminta BPPT untuk  menjadi pusat kecerdasan teknologi (artificial intelligence/AI) Indonesia, karena saat ini dunia tengah bersaing mengembangkan dan menguasai AI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Nancy Junita
Terkini