Hutama Karya Tawarkan Pengembangan Infrastruktur Pulau Sumatra ke SWF Indonesia

Bisnis.com,09 Mar 2021, 07:44 WIB
Penulis: Ika Fatma Ramadhansari
Project Director Jalan Tol Indralaya -- Prabumulih PT Hutama Karya (Persero), Hasan Turcahyo, menyampaikan progress pembangunan ruas yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) tersebut. Bisnis/Dinda Wulandari

Bisnis.com, JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) menyambut positif terbentuknya Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia atau  Indonesia Investment Authority (INA) dengan menawarkan ruas tol di Pulau Sumatra.

Plt EVP of Corporate Secretary Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengungkapkan akan menggunakan dana yang diperoleh dari INA nantinya untuk membangun ruas tol baru di Pulau Sumatra.

"Hutama Karya telah mengoperasikan dua ruas tol di Jakarta dan tujuh ruas tol di Pulau Sumatra dengan tingkat IRR [internal rate of return] yang positif serta lalu lintas harian yang baik," jelas Tjahjo dalam siaran pers BUMN, Senin (8/3/2021).

Thahjo melanjutkan, hal ini menjadikan aset konsesi tol tersebut cukup menarik untuk ditawarkan kepada LPI

Hutama Karya melalui Tjahjo mengungkapkan kucuran dana yang besar dari INA akan menjadi salah satu alternatif penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

Tjahjo mengungkapkan skema yang ditawarkan Hutama Karya kepada INA berbentuk divestasi atau pengalihan konsesi untuk jangka waktu tertentu.

Berdasarkan catatan Bisnis, INA yang baru dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, diminta untuk memenuhi target pemerintah dengan investasi sebesar US$5 miliar atau Rp75 triliun. 

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto berpendapat, tujuan awal dibuatnya INA dalam jangka pendek untuk meningkatkan kapitalisasi dari saham atau aset sebagai sumber alternatif pendanaan agar perusahaan misalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki sisi pendanaan yang lebih sehat.

Sementara itu untuk jangka panjang kehadiran INA akan menjadi suatu alternatif yang cukup baik, karena akhirnya sumber pembiayaan infrastruktur itu tidak hanya bersandarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Penyertaan Modal Negara (PMN).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Aprianto Cahyo Nugroho
Terkini