Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan pengeluaran untuk bantuan sosial atau bansos pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 hingga akhir Februari mencapai Rp26,8 triliun. Realisasi ini turun 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, padahal pada masa itu Covid-19 belum melanda Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa ada beberapa program yang mengalami kenaikan dan penurunan. Bansos tunai (BST) dari yang tahun lalu tidak ada, hingga Februari ini telah teralokasi Rp5,8 triliun. Kartu sembako tahun lalu Rp6,3 triliun, pada 2021 sebesar Rp6,4 triliun.
“PKH [program keluarga harapan] turun (realisasi tahun lalu Rp7 triliun dan 2021 Rp6,8 triliun) karena jumlah targetnya dengan adjustment data yang terjadi,” katanya melalui konferensi pers, Senin (23/3/2021).
Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) juga turun cukup dalam. Tahun lalu sebesar Rp16,1 triliun dan 2021 realisasinya Rp7,7 triliun. Sri menjelaskan bahwa hal ini disebabkan membaiknya arus kas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sehingga tahun ini sudah kembali normal.
Lalu kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah yang realisasinya tahun lalu Rp1,61 triliun, pada 2021 sebesar Rp0,07 triliun. Ini disebabkan terkendalanya proses verifikasi dan validasi mahasiswa. Tujuannya agar distribusi tepat sasaran.
Terakhir program Indonesia pintar (PIP) tahun ini tidak ada serapannya. Pada 2020 sebesar Rp0,8 triliun. Penyebabnya juga sama dengan KIP yang ingin agar pembagiannya tepat sasaran.
“Ini yang menyebabkan belanja bansos mengalami penurunan. Namun sebetulnya yang benar-benar membantu masyarakat sebetulnya naik yaitu BST dan kartu sembako,” jelas Sri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel