Bisnis,com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mengeluarkan pernyataan terkait bertambahnya jumlah korban warga sipil di Myanmar.
Mengutip Perusahaan Penyiaran Jepang (Nippon Hoso Kyokai/NHK) pada Selasa (30/3/2021), melalui sebuah pernyataan resmi Pemerintah Jepang sangat mengecam situasi di Myanmar atas penggunaan kekuatan terhadap warga sipil oleh militer dan kepolisian Myanmar yang terus menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka, dengan angka kematian mencapai rekor tertinggi pada 27 Maret 2021.
Pernyataan itu menambahkan bahwa penembakan terhadap warga sipil, perlakuan tidak manusiawi terhadap para tahanan, dan pemberangusan aktivitas media adalah tindakan yang bertentangan dengan pengumuman resmi militer Myanmar tentang pentingnya demokrasi.
Pernyataan ini mendesak kepemimpinan militer untuk menegaskan kembali bahwa militer sebagai organisasi yang melindungi kehidupan warganya dari ancaman asing.
Pernyataan ini mengatakan bahwa pemerintah Jepang sekali lagi mendesak militer Myanmar untuk segera menghentikan tindakan kekerasan terhadap warga sipil, membebaskan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan tahanan lainnya, serta secepatnya mengembalikan sistem politik demokratis di Myanmar.
Adapun, sebelumnya, Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, dan Penasihat Khusus PBB terkait Pencegahan Genosida, Alice Wairimu Nderitu, mengeluarkan pernyataan bersama pada Minggu (28/03/2021).
Mereka menyatakan bahwa tindakan militer dan kepolisian yang memalukan, pengecut, dan brutal harus dihentikan segera. Mereka menambahkan bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga Myanmar dari kejahatan keji tersebut.
Pelapor Khusus PBB terkait situasi HAM di Myanmar, Tom Andrews, menulis di Twitter, "Dewan Keamanan PBB bisa bertindak terhadap kekejian junta di Myanmar."
Andrew menyarankan anggota DK PBB harus mengeluarkan resolusi darurat terkait Myanmar yang mencakup sanksi ekonomi dan menghentikan arus senjata.
Sementara itu Presiden AS Joe Biden mengatakan pembunuhan warga sipil tersebut sebagai hal yang buruk, sangat keterlaluan, dan sepenuhnya tidak diperlukan. Dia mengindikasikan bahwa pemerintah AS mempertimbangkan sanksi tambahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel