Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sembilan BUMN konstruksi, serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menandatangani nota kesepahaman dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional demi mewujudkan energi bersih melalui gerakan penggunaan kompor induksi.
Kesembilan BUMN konstruksi tersebut, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan Perum Perumnas.
Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah meningkatkan penggunaan kompor induksi di sektor rumah tangga untuk mengurangi impor LPG dan penghematan devisa negara.
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa sinergi ini merupakan langkah konkret dari BUMN dalam upaya mendorong peningkatan ketahanan energi nasional.
"Saya sangat optimistis gerakan ini berjalan baik. Apalagi dengan didukung semua BUMN karya dan kebijakan Kementerian PUPR memastikan seluruh pembangunan rumah, apartemen, dan lainnya, kami lengkapi dengan fasilitas listrik beserta kompornya. Ini merupakan percepatan penekanan impor LPG yang kami harapkan dalam 5 tahun ke depan," ujar Erick dalam konferensi pers, Rabu (31/3/2021).
Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengungkapkan bahwa dalam sinergi ini terdapat dua poin yang menjadi landasan utama. Pertama, mendorong penggunaan kompor induksi pada proyek unit perumahan dan apartemen yang sedang atau akan dibangun. Kedua, menciptakan kemudahan kepada mitra kerja yang menerapkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi.
"Ada tiga penandatanganan yang kami lakukan. Pertama, kami mencapai kesepakatan dengan 9 BUMN jasa konstruksi untuk sinergi mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional," kata Zulkifli.
Kedua, PLN juga menegaskan kerja sama dengan BTN dalam mendukung gerakan konversi 1 juta kompor LPG ke kompor induksi, serta pemanfaatan layanan perbankan.
Selain itu, PLN juga mencapai kesepakatan kerja sama dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian PUPR dilakukan untuk mengembangkan integrasi data layanan listrik untuk KPR Bersubsidi. Menteri BUMN mendukung penuh kerja sama antara Kementerian PUPR dengan PLN ini.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan dengan adanya integrasi yang baik dengan PLN, maka Kementerian PUPR dapat memiliki gambaran terkait keterhunian rumah bersubsidi yang berdampak pada ketepatan sasaran penyaluran dana FLPP.
Dirinya menambahkan, dengan integrasi ini juga akan membantu kementerian PUPR untuk mengetahui rumah mana yang sudah dibangun dan sudah terhuni melalui catatan data pemakaian listrik.
"Dengan integrasi data tersebut, pemerintah melalui Kementerian PUPR dapat memantau keterhunian rumah bersubsidi melalui data pengguna listrik. Dengan demikian, diharapkan alokasi subsidi melalui KPR bersubsidi dapat lebih termonitor dan tepat sasaran," kata Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel