KSSK Dorong Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha

Bisnis.com,01 Apr 2021, 20:10 WIB
Penulis: M. Richard
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan) dan Anggota Dewan Komisioner LPS Destry Damayanti (kanan) usai memberikan keterangan pers, di Jakarta, Kamis (23/5/2019)./ANTARA-Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA - Komite Stabilitas Sistem Keuangan optimistis meningkatkan pembiayaan perbankan ke sektor sektor prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi tahun ini.

Peningkatan pembiayaan tersebut akan didorong dengan bauran kebijakan insentif fiskal, stimulus moneter, kebijakan prudensial sektor keuangan, dan kebijakan penjaminan sistem keuangan.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan secara nasional kredit dan pembiayaan perlu didorong lebih kuat lagi ke sektor-sektor prioritas.

Terdapat 38 subsektor prioritas yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang kondisinya sudah mulai membaik akhir-akhir ini.

"Namun, sayang penambahan pembiayaan melalui perbankan masih sangat terbatas. Dalam hal ini, bauran kebijakan BI tetap diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi termasuk pembiayaan kepada dunia usaha," katanya, dalam siaran pers bersama Kementerian Keuangan, BI, dan OJK, Kamis (1/4/2021).

Dia menyampaikan BI saat ini sudah menurunkan suku bunga acuan 150 basis poin menjadi tinggal 3,5%, dan bahkan disertai dengan injeksi likuditas yang masif ke ekonomi.

BI bahkan mendorong transparansi suku bunga dasar kredit, memperkuat kebijakan rasio intermediasi makroprudensial (RIM), serta memberlakukan disinsentif berupa giro RIM. "Itu semua dilakukan untuk mendorong penyaluran pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan ekspor," sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan kerangka pemulihan ekonomi tahun ini terpusat pada 3 hal utama.

Pertama, intervensi kesehatan melalui program vaksinasi. Kedua, survival dan recovery kit untuk menjaga kesinambungan bisnis. Ketiga, reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja.

"Anggaran pemulihan ekonomi nasional pun meningkat 22% menjadi Rp699,43 triliun yang menyasar kesehatan, dukungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, insentif usaha besar, serta dukungan program prioritas," paparnya.

Dewan Anggota Komisioner OJK Heru Kristiyana menuturkan OJK telah mengeluarkan banyak relaksasi untuk menjaga sektor jasa keuangan tetap sehat sekaligus dapat membangkitkan kembali sektor riil.

"Orkestrasi kebijakan yang ada saat ini pun terbukti membuat ketahanan sistem perbankan pada masa pandemi tahun ini jauh lebih kuat," sebutnya.

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lana Soelistianingsih mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan masih sangat kuat.

“Saat ini kami melihat, keyakinan masyarakat terhadap perbankan semakin meningkat dan sangat tinggi. Tentunya ini adalah sesuatu yang positif untuk menjaga masyarakat kita tetap percaya pada perbankan, terlebih pemerintah melalui LPS selalu menjamin dana nasabah tetap aman,” ujarnya.

Lana menyampaikan dukungan LPS pada masa pandemi tahun ini adalah dengan penurunan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebesar 150 basis poin.

"Kami berharap kebijakan ini juga memberi ruang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kreditnya sehingga menjadi stimulus bagi dunia usaha," sebutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Ropesta Sitorus
Terkini