Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah merancang skema pemberian subsidi listrik dari yang berbasis komoditas menjadi tertutup atau langsung dengan pemberian bantuan tunai ke masyarakat. Hal itu agar penyaluran subsidi bisa lebih tepat sasaran.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan bahwa selama ini pemerintah mengucurkan subsidi untuk pelanggan listrik berdaya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA dengan total pelanggan 32,48 juta senilai Rp47,05 triliun.
Dari jumlah itu, pemakaian rata-rata pelanggan per bulannya adalah 109,82 kWh per bulan dengan nilai subsidi Rp120.731 per bulan.
"Kalau, misalkan, kita ubah subsidinya secara langsung kita sudah melakukan exercise dengan jumlah pelanggan 27 juta, kalau sekiranya diberikan langsung Rp60.000—Rp120.000 subsidi, maka bisa terjadi penghematan anggaran," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (7/4/2021).
Dalam perhitungan yang telah diramu, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) total jumlah pelanggan listrik bersubsidi sebanyak 27,06 juta pelanggan.
Apabila pemerintah memberi subsidi langsung sebesar Rp60.000 per bulan, maka pemerintah bisa berpotensi mendapatkan penghematan Rp27,57 triliun, sedangkan jika subsidi yang diberikan sebesar Rp126.000 maka penghematan pemerintah sebesar RP6,13 triliun.
Rida menuturkan bahwa pelanggan rumah tangga 450 VA terdapat sekitar 15,19 juta pelanggan yang tidak tepat sasaran. Nantinya, pembaruan data yang dilakukan Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial dapat lebih memerinci masyarakat yang merupakan menjadi sasaran utama subsidi. Dari situ, pemerintah bisa mendapatkan penghematan lagi sekitar Rp22,12 triliun.
"Jadi, ini pada saatnya akan menjadi keputusan bersama DPR dan pemerintah, berapa besar nanti ujungnya akan diberikan itu subsidinya, intinya kami sudah melakukan exercise," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel