Vaksin Nusantara Jangan Dipolitisasi

Bisnis.com,11 Apr 2021, 13:52 WIB
Penulis: MG Noviarizal Fernandez
Ilustrasi petugas kesehatan mempersiapkan vaksin Covid-19./Antara

Bisnis.com,JAKARTA-  Polemik vaksin nusantara dianggap telah melebar hingga ke ranah politik seiring tanggapan dari anggota DPR RI. 

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Leon Alvinda Putra menilai, sikap anggota Komisi IX DPR yang menuding Badan Pengewasan Obat dan Makanan (BPOM) tidak mendukung vaksin nusantara, tidak beralasan.

Menurutnya, para wakil rakyat cenderung mengabaikan penjelasan detil Kepala Badan POM, Penny K. Lukito terkait hasil uji klinis fase I vaksin nusantara yang digagas oleh Mantan Menteri Kesehatan, Terawan.

Menurutnya, vaksin Covid-19 memang sangat diperlukan saat ini, tetapi bukan berarti mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan. Bahkan Presiden Joko Widodo dalam sebuah kesempatan mendukung semua pengembangan vaksin, namun mempercayakan evaluasi penilaiannya kepada BPOM.

Berdasarkan hasil uji klinis BPOM, vaksin nusantara dinyatakan belum lulus uji klinis fase I. Ini berarti vaksin nusantara belum lulus penilaian oleh BPOM. Leon menghimbau agar semua pihak harus paham bahwa vaksin harus memenuhi standar yang berlaku.

Leon menegaskan sebuah vaksin harus melewati tahapan uji klinis yang harus dilakukan dengan benar sesuai standar prosedur yang berlaku.

"Meskipun produk anak bangsa, tidak lantas bisa asal-asalan sehingga bisa mengorbankan nyawa banyak orang karena dipolitisir," ujarnya, Minggu (11/4/2021).

Dia mengingatkan agar jangan ada manuver atau politisasi yang cenderung membabi buta dari para wakil rakyat di Senayan terhadap vaksin nusantara.

Sebelumnya, epidemiolog Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman mewanti-wanti pemerintah jangan cepat mengklaim secara berlebihan vaksin nusantara karena belum dilakukan pengujian serta penilaian secara ilmiah dan transparan oleh BPOM dan para pakar.

“Tidak boleh ada satu produk kesehatan baik itu obat, apalagi vaksin diintervensi oleh ekonomi atau politik. Jadi, harus sepenuhnya melalui tahapan prosedur ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan” ujar Dicky.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Kahfi
Terkini