Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengungkap Presiden Joko Widodo kerap mengingatkan para pejabat di kabinet Indonesia Maju terkait bahaya laten korupsi saat rapat terbatas.
Dia menyebut, Presiden Jokowi, selalu meminta pejabat negara menciptakan sistem yang menutup celah korupsi serta tidak mengambil hak rakyat.
"Jangan menyalahgunakan kewenangan, jangan mau disuap serta jangan mau dipungli karena pada dasarnya dan pada akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat dan ini sering kali kalimat ini diulang-ulang oleh bapak Presiden," katanya saat peluncuran aksi pencegahan korupsi Stranas PK 2021 - 2022, Selasa (13/4/2021).
Dia meminta agar pernyataan Presiden menjadi perhatian semua pihak. Kendati demikian dia mengaku masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah untuk menutup celah korupsi secara sistemik.
Moeldoko menyebut, pemerintah masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi. Apalagi korupsi juga dilakukan oleh pemerintah baik berupa suap maupun pungutan liar.
"Setidaknya oknum di pemerintahan karena masih terjadi suap, kickback, pungutan liar dalam pelayanan publik dan belum baiknya integritas sebagian oknum aparat penegak hukum," terangnya.
Meski demikian dia menyebut sudah banyak kemajuan yang dicapai selama dua tahun terakhir. Beberapa di antaranya seperti pelayanan perizinan yang kian cepat memangkas waktu 5 - 14 hari.
Kemudian penyaluran bantuan sosial yang diklaim semakin tepat sasaran dengan menggunakan data NIK dan DTKS mencapai 88 persen. Selain itu, pengadaan barang dan jasa kian transparan dengan kehadiran e-catalog.
Di Internal pemerintah juga telah menggunakan sistem merit untuk mencegah jual beli jabatan di dalam birokrasi pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel