Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta para kepala daerah tidak mempersulit masuknya investasi ke provinsi.
Saat peluncuran aksi pencegahan Stranas PK 2021-2022, Firli meminta gubernur tidak mengambil fee dari setiap investasi yang masuk ke daerah tersebut. Dia meminta pejabat daerah membuka ruang investasi seluas-luasnya.
"Tolong saya sampaikan kepada gubernur untuk investasi jangan dipersulit, jangan minta fee, buka investasi selebar-lebarnya," katanya, Selasa (13/4/2021).
Dia mengatakan, provinsi akan merasakan langsung dampak masuknya investasi. Salah satunya mampu membuka lapangan kerja.
Kondisi ini, kata Firli, secara langsung akan mendatangkan aktivitas ekonomi. Alhasil, banyak orang bekerja dan meningkatkan kekuatan ekonomi serta mendongkrak daya beli di masyarakat.
"Kan kalau itu dibuka maka akan ada lapangan pekerjaan, maka akan menimbulkan aktivitas ekonomi, sehingga banyak yang bekerja, banyak yang dapat penghasilan dan meningkatkan kekuatan ekonomi kita dan meningkatkan ekonomi kita," terangnya.
Selain itu, para gubernur juga diminta untuk melakukan sejumlah hal membantu pembangunan nasional.
Pertama, kata Firli, gubernur melakukan kegiatan program visi misi untuk mewujudkan tujuan negara. Pasalnya kepala daerah adalah wakil bagi pemerintah pusat.
Kedua, gubernur harus bisa menjamin stabilitas politik dan keamanan. Menurutnya, apabila stabilitas politik dan keamanan terganggu akan mengacaukan roda pemerintahan dan mengganggu tujuan nasional.
Ketiga, gubernur bertugas menjamin keselamatan masyarakat dari segala bentuk gangguan baik bencana alam maupun non-alam. Selain itu peran gubernur juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, gubernur juga memiliki peran kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha. Serta kelima, gubernur harus menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel