Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam Muhammadiyah mendukung rencana pemerintah dalam pembentukan holding BUMN Ultra Mikro.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan rencana pemerintah membentuk holding BUMN ultra mikro yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) harus didukung.
Alasannya, pembentukan holding dianggap menjadi bukti adanya upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Saya mendukung konsep holding ini karena bagi saya inilah masalah yang selama ini kurang terurus secara sungguh-sungguh. Ini UMKM yang bisa digarap bank biasanya hanya usaha mikro dan kecil, sementara usaha ultra mikro enggak terbayang oleh saya. Ini nawaitu-nya bagus," kata Anwar dalam keterangan resmi, Kamis (15/4/2021).
Dia menilai pelaku usaha ultra mikro memang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Apalagi, karena pandemi Covid-19 banyak pelaku UMKM dan ultra mikro yang berdampak negatif usahanya.
Melalui kehadiran holding BUMN ultra mikro, pembiayaan terjangkau dan mudah prosesnya diharap bisa terwujud untuk pelaku usaha ultra mikro.
Dengan tarif yang murah dan proses sederhana, pelaku usaha ultra mikro ke depannya tidak perlu lagi menggantungkan kebutuhan pemenuhan modalnya ke rentenir dan lembaga keuangan informal.
Anwar berharap ke depannya setiap institusi yang tergabung dalam holding BUMN ultra mikro bersungguh-sungguh berupaya menurunkan beban pembiayaan.
Penyaluran pembiayaan pun harus mengutamakan asas pemberdayaan dan berfokus pada pertumbuhan riil usaha pelaku ultra mikro.
“Saya dukung saja, tapi kalau bisa [bunganya] jangan mahal-mahal sehingga daya beli pelaku usaha ultra mikro ini meningkat, usaha mereka bisa meningkat. Kalau keuntungannya tersedot diperhatikan, jangan sampai pendapatan mereka habis untuk membayar bunga," katanya.
Beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim bahwa rencana pemerintah membentuk holding BUMN ultra mikro sudah mendapat dukungan dari seluruh pemangku kebijakan.
Dia menyebut holding ultra mikro akan fokus pada gerakan pemberdayaan bisnis melalui PNM, sedangkan pengembangan bisnis UMKM dan ultra mikro akan dilakukan Pegadaian serta BRI.
“Dari audiensi kami dan rapat dengan berbagai pihak saat ini kami sudah mendapat dukungan dari OJK, BI, LPS, KSSK, dan terakhir dirapatkan di Komite Privatisasi yang dipimpin Menko Perekonomian. Kami sudah sosialisasi dan dapat persetujuan ini,” tutur Erick.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel