Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membentuk tim project management office (PMO) yang beranggotakan badan usaha milik negara (BUMN) bidang karya. Adapun, PMO BUMN karya tersebut setidaknya memiiki tiga tujuan utama.
PT Hutama Karya (Persero) menyatakan bahwa latar belakang pembentukan PMO tersebut adalah masalah finansial yang timbul di beberapa BUMN karya. Masalah finansial tersebut terjadi karena agresifitas pembangunan infrastruktur yang berlebihan oleh BUMN tanpa melihat kondisi finansial tiap-tiap perseroan.
"Ini [PMO] sudah dibentuk sejak Maret 2020 dan sudah mulai bekerja. Sebenarnya, PMI ini untuk mendukung agenda pemerintah dalam pengembangan infrastruktur, tapi kami tetap menyasar tiga sasaran utama," kata Wakil Direktur Utama Hutama Karya Aloysius Kiik Ro dalam webinar Mengukur Infrastruktur, Jumat (16/4/2021).
Aloysius mengatakan bahwa ada enam BUMN karya yang menjadi anggota PMO tersebut, yakni PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., dan PT Hutama Karya (Persero). Adapun, tiga sasaran utama yang dimaksud adalah spesialisasi konstruksi BUMN karya, membangun kompetensi utama perseroan, dan membuat dashboard proyek-proyek perseroan.
Selama ini, katanya, satu BUMN Karya dengan lainnya sering menjadi peserta di lelang proyek yang sama. Dengan kata lain, ada inefisiensi akibat tumpang tindih antara satu BUMN karya dengan lainnya.
Selain itu, Alyosius menilai salah satu penyebab rentannya sisi finansial perseroan disebabkan oleh lini bisnis yang tidak fokus. Menurutnya, dengan adanya spesialisasi masing-masing BUMN Karya, Hutama Karya dapat mempertajam salah satu lini bisnisnya .
"Tidak mungkin jadi champion di regional tanpa mengembangkan spesialisasi. Kami berenam sepakat siapa yang jadi ahli [konstruksi] terowongan, jembatan, dan seterusnya," ucapnya.
Tujuan terakhir adalah pembuatan dashboard untuk mengetahui perkembangan proyek-proyek konstruksi yang dikerjakan perseroan. Aloysius mengatakan pembuatan dashboard tersebut merupakan salah satu kegiatan manajemen risiko perseroan.
Alyosius berujar dashboard tersebut akan memiliki early warning system terhadap proyek-proyek dengan deviasi negatif. Dengan demikian, lanjutnya, perseroan dapat tanggap membuat keputusan eksekutif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel