Bisnis.com, JAKARTA - Barack Obama, mantan Presiden Amerika, menilai perlunya ada sanksi untuk jenderal-jenderal Militer Myanmar yang telah menghancurkan demokrasi dan menimbulkan korban jiwa rakyat sipil.
Obama, yang sempat memperjuangkan transisi demokrasi di Myanmar, gusar dengan krisis dan kekerasan yang terjadi negeri seribu pagoda itu. Apalagi, kata dia, ratusan warga menjadi korban demi memantapkan kekuasan militer di sana.
Obama menegaskan, dirinya mendukung langkah yang diambil administrasi penerusnya dan negara-negara tetangga untuk mengakhiri krisis Myanmar. Salah satunya perihal sanksi. Menurutnya, memang harus ada sanksi untuk jenderal-jenderal Militer Myanmar.
"Upaya ilegal dan brutal Militer Myanmar untuk menghancurkan kemerdekaan di sana tidak akan pernah diterima oleh warganya serta dunia," ujar Obama, seperti dilansir Tempo.co, Selasa, (27/4/2021).
Sejak kudeta Myanmar berlangsung, belasan pejabat Militer Myanmar telah dikenai sanksi oleh berbagai negara. Kedua konglemerasi afiliasi mereka pun disasar, Myanmar Holdings Public Company Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Limted (MEC).
Kedua konglomerasi berafiliasi dengan Militer Myanmar sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar mereka. Mereka bergerak di industri telekomunikasi, bir, rokok, ban, pertambangan, serta real estate. Tidak berlebihan mengatakan mereka mengontrol sektor strategis Myanmar.
Di Myanmar, situasi belum menunjukkan tanda membaik. Warga masih berdemonstrasi dan berhadapan dengan penembakan maupun penangkapan yang dilakukan Militer Myanmar. Selain itu, junta Myanmar juga belum menindaklanjuti lima poin konsensus yang disepakati dalam KTT Asean pekan lalu.
Hingga berita ini ditulis, menurut data dari Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, total ada 750 orang yang meninggal sejak 1 Februari lalu.
Sementara itu, untuk jumlah tahanan politik di Myanmar, sudah menyentuh angka 3000 lebih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel