Bisnis.com, JAKARTA — Dugaan kebocoran data peserta jika benar terjadi dinilai berpotensi mengganggu reputasi program jaminan kesehatan yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Selasa (25/5/2021). Isu dugaan kebocoran data peserta BPJS menjadi salah satu bahasan dalam rapat tersebut.
Yuri menilai bahwa kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia, yang diduga merupakan data BPJS Kesehatan, dapat membawa risiko keamanan nasional. Selain itu, jika dugaan tersebut benar terjadi, reputasi jaminan sosial berpotensi terganggu.
"[Gangguan reputasi] ini tentunya akan kontraproduktif jika dihadapkan dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan secara nasional," ujar Yuri pada Selasa (25/5/2021).
Mantan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 tersebut menyatakan bahwa selain risiko reputasi, kebocoran data peserta pun berisiko mengancam keamanan nasional, jika benar terjadi. Hal tersebut karena BPJS Kesehatan memuat data seluruh lapisan masyarakat.
"Karena ini sebagian besar data kependudukan, termasuk TNI, Polri, dan semuanya ada di sana, dan jika memang benar data itu yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka risiko keamanan nasional akan semakin terlihat," ujar Yuri.
Data-data yang ada di internal BPJS Kesehatan pun dinilai berisiko diintervensi dari pusat hingga ke kantor cabang, jika benar terjadi kebocoran. Hal tersebut karena sistem yang ada tergelar dari pusat, ke daerah, ke kantor cabang, hingga ke deputi kewilayahan.
"Segera menindaklanjuti secara hukum kalau memang ini benar atas kebocoran data-data peserta dan segera menyiapkan rencana kontingensinya," ujar Yuri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel