Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan dana otonomi khusus atau Otsus Papua.
Hal itu ditegaskan Ketua Panitia Khusus Otsus Papua DPR RI Komarudin Watubun saat Rapat Kerja Pansus Otsus Papua DPR RI dengan Wakapolri, Wakil Jaksa Agung, dan Komite I DPD RI terkait kebijakan dan situasi keamanan dan penegakan hukum di tanah Papua selama pelaksanaan Otsus, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Menurut politisi dapil Papua tersebut, jangan sampai kasus penyalahgunaan dana Otsus hanya menjadi isu terbatas yang tidak ditindaklanjuti. Komarudin menambahkan, dana otsus yang jumlahnya triliunan itu jika tanpa pengawasan yang ketat, maka berpeluang terjadi penyelewengan.
“Jika tidak ada penertiban, maka tidak akan optimal,” ujarnya, seperti dilansir laman resmi DPR RI.
Hal senada turut disampaikan Anggota Pansus Otsus Papua Heru Widodo. Dia menilai terdapat beragam masalah yang menyebabkan dana otsus belum dinikmati oleh banyak masyarakat Papua.
"Pertama terkait pelanggaran HAM, kedua masih adanya korupsi," ujarnya dalam rapat yang sama.
Menurut politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu, perlu penegakan hukum yang tegas atas kasus korupsi jika terbukti terjadi di kedua provinsi tersebut. "Ini perlu pendalaman yang lebih serius, karena uang yang mengalir di kedua provinsi itu sangat besar," terangnya.
Harapannya dengan dana otsus yang sedemikian besar, Papua mampu setidaknya mengejar kemajuan seperti daerah lainnya. Untuk itu, Heru menekankan, perlunya kontrol ketat terhadap pelaksanaan di setiap pemerintahan daerah untuk meminimalisir tindak pidana korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel