Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendapatkan pagu indikatif 2022 yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan usulan anggaran yang akan digunakan untuk menjalankan sejumlah program tahun depan.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan pihaknya mengusulkan anggaran untuk tahun depan kurang lebih Rp8 triliun agar bisa tetap menjalankan program prioritas nasional. Namun, pagu indikatif Kementerian ESDM yang ditetapkan untuk 2022 hanya Rp5,45 triliun.
Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja mereka.
“Kami usulkan karena di situ salah satu pada tahun 2021 karena merupakan prioritas nasional jargas [jaringan gas] 120.000 SR [sambungan rumah] itu lebih Rp1,84 triliun. Pagu indikatif Rp5,45 triliun, kami menurunkan volume jargas 120.000 SR menjadi hanya 10.000 SR," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (7/6/2021).
Ego menambahkan selain program di sektor minyak dan gas bumi, dengan pagu anggaran yang lebih rendah maka akan terdapat sejumlah penyesuaian program kerja pada ainnya.
Untuk di sektor energi baru dan terbarukan (EBT), dengan anggaran yang lebih rendah maka sejumlah program yang digenjot untuk mencapai bauran EBT 23 persen seperti pembangkit listrik minihidro, pembangkit listrik biogas terpaksa tidak dijalankan dan hanya akan ada program pembangkit listrik tenaga surya atap dan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS).
Sementara itu, program eksplorasi panas bumi dan penambahan sumur eksplorasi dari citra satelit untuk migas terpaksa dihapuskan dari program Badan Geologi Kementerian ESDM karena memaksimalkan anggaran yang ada.
"Kami bersama seluruh di lingkungan Kementerian ESDM akan segera melakukan review kembali terhadap pagu indikatif RKA-KL [rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga] Kementerian ESDM 2022," jelasnya.
Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa pihaknya meminta agar Kementerian ESDM untuk meninjau ulang anggaran untuk tahun depan dengan memprioritaskan program kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Komisi VII DPR akan kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran eselon satu Kementerian ESDM guna membahas RKA-KL Kementerian ESDM tahun 2022.
"Review pagu indikatif dirasa kurang cukup, kurang memenuhi target ideal, yang dimaksud target di dalam keadaan krisis, justru disaat krisis perlu program yang dirasakan masyarakat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel