Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksanaan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 kacau atau bermasalah sejak hari pertama pembukaan hingga hari ini.
Kendala yang paling terasa adalah masalah jaringan/server down pada ppdb.jakarta.go.id dan berimbas ke fitur-fitur lainnya seperti memasukkan kode captcha sampai ke fitur pemilihan sekolah.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai Pemprov DKI tidak serius dalam melaksanakan pendaftaran PPDB 2021. Padahal, DKI Jakarta seharusnya bisa menjadi contoh bagi kota-kota lainnya dalam melaksanakan PPDB 2021.
“Jakarta memiliki APBD terbesar se-Indonesia dan mempunyai anggaran IT yang besar, memalukan kalau masih mengalami kendala teknis seperti ini. Tahun lalu juga sudah ada evaluasi kesiapan sistem tapi tetap saja bermasalah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (8/6/2021).
Dia menilai Pemprov DKI juga tidak bisa menyalahkan ribuan orang mengakses sistem pada waktu bersamaan. Pasalnya, waktu pendaftaran masuk ke dalam kriteria seleksi PPDB 2021 sudah sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan No. 466 Tahun 2021 tentang Alur Proses Pelaksanaan PPDB 2021.
“Jika infrastruktur dan sistem tidak siap, seharusnya kriteria ini tidak dimasukkan, jangan asal-asalan membuat aturan. Sekarang calon siswa yang jadi korban. Masa depan mereka dipertaruhkan dan harus terus menerus di depan komputer menunggu sistem PPDB pulih,” tambahnya.
Untuk itu, Anggara meminta Gubernur DKI Jakarta Anies segera turun tangan dan menyelesaikan permasalahan PPDB DKI 2021.
Menurutnya, Pemprov DKI tidak cukup sekadar perpanjangan masa pendaftaran. Apalagi, nama DKI Jakarta menjadi sorotan nasional dalam pelaksanaan PPDB 2021.
PPDB DKI Jakarta memiliki segudang polemik mulai dari permasalahan peraturan zonasi, sosialisasi yang tidak menyeluruh, hingga kesiapan infrastruktur dan sistem. Karenanya Gubernur Anies wajib memberi perhatian penuh dan menjadikan pelaksanaan PPDB 2021 Jakarta prioritas utama.
“Jangan mikirin bursa Capres 2024 dululah, pikirkan dulu nasib anak Jakarta. Kerahkan TGUPP yang sudah dibayar mahal untuk selesaikan masalah PPDB, jangan malah TGUPP berubah makna jadi Tim Gubernur Untuk Pencalonan Presiden,” pungkas Anggara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel