Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang terkait dengan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan pokok, hingga jasa pendidikan dan kesehatan.
Ahmad mengatakan, pihaknya memahami bahwa penerimaan negara saat ini semakin tertekan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Keuangan negara pun mengalami defisit sejalan dengan penerimaan pajak yang tidak mencapai target.
"Kami sangat mengerti situasi keuangan negara yang sedang berat, apalagi dalam situasi seperti pandemi sekarang ini yang menyebabkan target pajak tidak tercapai, sehingga penerimaan negara defisit," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (13/6/2021).
Namun di sisi lain, Ahmad menilai rencana pengenaan pajak terhadap bahan pokok, termasuk juga pengenaan pajak jasa pendidikan dan kesehatan akan semakin memberatkan rakyat.
Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak pun menurunya tidak berbanding lurus dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat
“Jika jalan keluarnya adalah memajaki barang-barang kebutuhan pokok rakyat dan kegiatan-kegiatan riil masyarakat, seperti beras, gula, garam, ikan, daging, sayur mayur, juga pelayanan kesehatan dan pendidikan, itu justru semakin membebani rakyat," jelasnya.
Dia menyarankan agar pemerintah menerapkan objek pajak baru terhadap kegiatan-kegiatan atau barang-barang yang bukan menjadi prioritas kebutuhan rakyat. Misalnya, menerapkan objek pajak terhadap aktivitas pertambangan, perkebunan, dan korporasi lainnya.
Lebih lanjut, Ahmad mengingatkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap setiap pembiayaan kebutuhan negara agar tidak terjadi pemborosan.
“Terhadap beban keuangan yang semakin berat, Gerindra menyarankan agar pemerintah memperketat pembiayaan-pembiayaan yang dianggap pemborosan, termasuk menutup kemungkinan kebocoran anggaran, dan memangkas biaya-biaya yang dianggap tidak perlu," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel