Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi BUMN, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), menyiapkan dua opsi untuk memastikan kepemilikan pemerintah tidak menyusut usai melakukan penerbitan saham baru.
Manajemen emiten BUMN karya itu harus merancang skema agar kepemilikan pemerintah tidak terdilusi usai mengeksekusi rights issue yang bertujuan menghimpun dana hingga Rp600 miliar pada 16 tahun silam.
Direktur Keuangan Adhi Karya, yang kala itu dijabat oleh M. Choliq, mengatakan terdapat dua opsi untuk menjaga kepemilikan pemerintah. Pemaparannya terekam dalam pemberitaan Koran Bisnis Indonesia edisi 21 Juni 2005 di artikel berjudul ‘Adhi Karya jajaki akuisisi empat BUMN’.