Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance Tauhid Ahmad menilai pemerintah harus tegas dalam mengambil sikap untuk melakukan realokasi anggaran PEN, agar bisa menghadapi kenaikan kasus Covid-19, meskipun tidak ada lockdown.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memilih menerapkan pengetatan PPKM Mikro mulai dari 22 Juni hingga 5 Juli 2021 mendatang. Selama periode tersebut, pemerintah membatasi kegiatan perkantoran di zona merah dengan wajib work from home (WFH) 75 persen, membatasi kapasitas kunjungan restoran dan pusat perbelanjaan maksimal 25 persen, dengan waktu operasional hingga 20.00 WIB.
Tauhid mengatakan pemerintah perlu kembali merevisi anggaran PEN untuk mengalihkan anggaran untuk skenario pemulihan, untuk persiapan menghadapi kenaikan kasus Covid-19 yang telah mencapai 2 juta kasus.
“Ini yang saya kira harus direlokasi anggaran-anggaran, baik yang bersumber dari PEN itu sendiri maupun dari kementerian/lembaga kemungkinan tidak efektif di tengah kenaikan kasus. Itu harus disisir misalnya anggaran infrastruktur, pertahanan, keamanan, daripada kita harus tambah utang baru,” jelas Tauhid kepada Bisnis, Kamis (24/6/2021).
Dia menyebut pemerintah perlu belajar dari pengalaman penanganan pandemi 2020, dan merelokasi anggaran yang sekiranya tidak akan berjalan efektif di tengah melonjaknya kasus pasca libur lebaran.
Pemerintah, kata Tauhid, dapat merelokasi anggaran untuk mendukung sejumlah sektor/kluster yang perlu diprioritaskan saat ini seperti kluster kesehatan atau perlindungan sosial (perlinsos).
“Menambahnya untuk apa? Bisa ke tambahan untuk tenaga-tenaga di administrasi, perbaikan sistem, penambahan orang [tenaga] untuk vaksinasi, atau bagaimana kita bisa mendapatkan vaksin alternatif yang relatif lebih cepat untuk didapatkan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel