Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah memperluas penerapan pembatasan besar-besaran mobilitas warga di Pulau Jawa.
Menurut dia, tanpa pembatasan mobilitas besar-besaran di hulu maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apapun di hilir tetap tidak akan memadai.
Seperti diketahui, kenaikan kasus harian Covid-19 terus mencetak rekor baru hingga mencapai 21.342 per Minggu, 26 Juni 2021. Angka ini tertinggi sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan kasus infeksi pertama virus Corona pada 2 Maret 2020.
Provinsi DKI Jakarta masih menjadi penyumbang terbanyak ledakan Covid-19. Bahkan, lonjakan kasus corona di Ibu Kota kembali mencetak rekor 9.394 orang hari ini.
“Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan. Pembatasan mobilitas saya kira perlu segera diperluas. Kalau tetap begini mau nambah faskes berapapun nggak akan cukup,” ujar Gus Muhaimin dilansir dari laman resmi PKB, Senin (28/6/2031).
Ketua Tim Pengawas Pencegahan Bencana Covid-19 DPR RI ini menyebut, kurva yang meroket bahkan nyaris vertikal ini mirip dengan kurva infeksi India pada April lalu, yang membuat negara tersebut lumpuh karena tingkat penularan yang sangat tinggi.
Untuk itu dia menyarankan Presiden Jokowi memimpin langsung pengendalian pandemi Covid-19, bukan lagi harus melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
Cak Imin juga meminta Jokowi meninggalkan konsep gas dan rem yang selama ini kerap menjadi jargonnya. Konsep itu, kata Gus Muhaimin, bisa menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dalam implementasinya.
Dia mengatakan jika presiden memimpin langsung penanganan pandemi, maka akan satu komando. "Jangan terus dipertentangkan, pengendalian pandemi itu ya berarti pemulihan ekonomi," tegas Gus Muhaimin.
Gus Muhaimin juga mengimbau ketaatan masyarakat terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro berangkat dari kesadaran, sehingga tidak ada upaya mencari celah untuk melanggar.
Menurut dia kesadaran amat dibutuhkan dalam kondisi seperti sekarang. Pasalnya, wabah ini menyangkut keselamatan jiwa bersama, bukan lagi urusan orang perorang.
"Masalah pandemi ini menyangkut keselamatan jiwa bersama, bukan lagi urusan kelompok atau orang perorang. Satu saja di antara warga lalai, abai, ceroboh, dan nekat maka berpengaruh terhadap yang lainnya,” tuturnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel