Bisnis.com, JAKARTA - Penyediaan listrik di Tanah Air yang melibatkan korporasi asing hingga Bank Dunia dalam pendanaannya membawa kerumitan bagi PLN. Upaya mengurangi beban utang hingga renegosiasi harga jual listrik swasta harus berhadapan dengan kekuatan besar dunia itu termasuk negara-negara anggota G-7.
Persoalan menata ulang struktur biaya PLN itu menjadi laporan Bisnis Indonesia 1 Juli 1999 dengan tajuk 'Asing Tekan Pemerintah dalam Renegosiasi Listrik'.
Kendala kondisi politis ini disampaikan oleh Menneg PBUMN di hadapan komisi VII DPR RI. Disebutkan dalam edisi 20 tahun lalu itu, pemerintah menghadapi kendala politis, berupa tekanan dari Bank Dunia dan Anggota G-7 yang mengaitkan dengan kelangsungan pinjaman luar negeri dalam melakukan renegosiasi kontrak listrik swasta yang melibatkan pemain besar asing.