Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) tidak sepenuhnya tercapai.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar temuan ini harus ditelusuri secara jelas juga transparan.
Anggota Komisi Keuangan DPR Anis Byarwati mengatakan bahwa kondisi tersebut sangat ironis. Saat stimulus diperlukan masyarakat secara luas, bantuan tersebut malah bermasalah.
“Bagaimana tata kelola anggaran dan pengendalian mekanisme kebijakan keuangan negara? Realisasi, efektivitas, pengendalian, dan akuntabilitas anggaran harus dievaluasi secara menyeluruh. Karena ini telah menjadi temuan BPK, maka harus menjadi perhatian semua pihak untuk diusut secara tuntas,” katanya melalui pesan instan, Selasa (6/7/2021).
Anis yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini menjelaskan bahwa semua temuan BPK terkait permasalahan, harus ditindaklanjuti dan diperhatikan serius.
Menurutnya, BPK adalah lembaga tinggi negara yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan negara.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan bahwa akan terus turut memantau hal tersebut. Salah satu tugas DPR adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah. Ia mengingatkan,
“Setiap saat semua elemen negara harus sadar akan pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan uang negara, karena semua uang negara yang dikelola adalah uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel