PPKM Darurat, Bupati Cirebon Minta Pengerjaan Infrastruktur Berhenti Sementara

Bisnis.com,15 Jul 2021, 14:18 WIB
Penulis: Hakim Baihaqi
Salah satu pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Cirebon/

Bisnis.com, Cirebon—Bupati Cirebon Imron Rosyadi meminta penghentian sementara pengerjaan proyek infrastruktur di tengah melonjaknya kasus Covid-19 beberapa waktu belakangan.

Imron mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang fokus menangani persoalan Covid-19. Pasalnya, jumlah kasus harian Covid-19 terus bertambah beberapa waktu belakangan.

“Seharusnya berhenti. Situasi sedang darurat juga, ini pun untuk keselamatan para pekerja dan masyarakat sekitar. Mungkin ada refocusing anggaran juga,” katanya, Kamis (15/7/2021).

Imron menuturkan, dirinya juga telah meminta dinas terkait dan pelaksana pembangunan sejumlah proyek infrastruktur untuk menghentikan sementara pengerjaannya.

Menurutnya, saat ini lelang pekerjaan di Kabupaten Cirebon dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga terpaksa ditunda. Salah satu proyek yang tertunda itu adalah pembangunan Taman Pataraksa di Kecamatan Sumber.

Berdasarkan pantauan Bisnis, memang masih ada pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur di Cirebon, seperti yang ada di Jalan Watubelah—Plumbon, Kecamatan Sumber.

Sejumlah alat berat pun tampak hilir mudik di ruas jalan tersebut, dan terlihat pekerja yang melakukan aktivitas, seperti pemasangan pembatas jalan, trotoar, hingga melakukan proses pencampuran aspal dengan material lainnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa ada 11 proyek infrastruktur dengan anggaran mencapai Rp140 miliar yang akan digeser. Hal itu dilakukan agar dana yang ada dapat digunakan untuk menangani Covid-19.

Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk mensubsidi obat-obatan pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri, karena menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Subsidi itu sendiri diberikan dengan cara mengajukan diri lewat aplikasi Pikobar, sehingga bisa terdata siapa saja yang mendapatkan bantuan obat dan suplemen vitamin gratis dari Pemerintah Jawa Barat.

Dia mengaku kebijakan untuk menunda sejumlah proyek itu akan memunculkan konsekuensi terhadap pemulihan ekonomi di daerah. Untuk itu, dirinya meminta tim melakukan penyisiran ulang terhadap sejumlah proyek yang anggarannya bisa digeser.

“Ada proyek yang belum dilelang, proyek yang bisa ditunda urgensinya di tahun depan, proyek yang dikurangi volumenya. Akhirnya ditemukan usulan bahwa ada Rp140 miliar-an bisa kami gantikan dari 11 proyek,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Lili Sunardi
Terkini