PPKM Darurat Hari ke- 13, Begini Evaluasi Pelaku Usaha

Bisnis.com,16 Jul 2021, 20:38 WIB
Penulis: Iim Fathimah Timorria
Polda Metro Jaya menutup sejumlah jalan di Jakarta untuk membatasi mobilitas warga terkait PPKM Darurat. JIBI/Bisnis-Nancy Junita @tmcpoldametro

Bisnis.com, JAKARTA – Implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat perlu disertai dengan percepatan vaksinasi penduduk dan tambahan stimulus bagi dunia usaha.

Pelaku usaha mengkhawatirkan kondisi kesehatan dan ekonomi akan makin memburuk tanpa dukungan pemerintah bagi kelompok terdampak.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan dampak implementasi PPKM Darurat terhadap bisnis hampir menyerupai PSBB yang diterapkan pada 2020. Implementasi PSBB setahun lalu tercatat turut memicu kontraksi ekonomi 5,23 persen pada kuartal II/2020.

“Kali ini juga akan menekan pertumbuhan ekonomi kita. Dari sisi ekonomi demikian dan jika dilihat dari penanganan pandemi, kehadiran varian delta membuat kasus tetap tinggi meski aktivitas sudah dibatasi,” kata Hariyadi, Jumat (16/7/2021).

Hariyadi mengatakan dampak ekonomi bisa makin dalam jika PPKM Darurat diperpanjang. Selain itu, tidak ada jaminan penyebaran pandemi bisa diredam.

Adapun salah satu kunci penanganan situasi ini, kata Hariyadi, adalah program vaksinasi yang seharusnya bisa menjangkau lebih banyak penduduk dalam periode yang ditetapkan. Per 16 Juli 2021, terdapat 40,2 juta penduduk yang telah menerima dosis pertama vaksin. Sementara jumlah penduduk yang telah dua kali divaksin berjumlah 15,94 juta.

“Kalau vaksin tidak cepat dan masif, dan efikasi rendah, bisa tidak efektif membendung penularan,” kata dia.

Hariyadi mengakui penyebaran virus Covid-19 varian Delta yang lebih luas membuat situasi makin memburuk. Dalam hal PPKM Darurat diperpanjang dengan skenario kebijakan serupa, dia menyarankan pemerintah perlu memberi dukungan sebagai pengganti hilangnya pendapatan dari pembatasan operasional bisnis.

“Pekerja dan pelaku usaha sama-sama kehilangan pendapatan, tetapi kebutuhan dan kewajiban yang harus dipenuhi seperti biaya listrik, beban hutang, pembayaran gaji masih ada. Karena itu pemerintah perlu menjadi jembatan untuk menghubungkan kesenjangan antara pendapatan yang hilang dan kewajiban yang masih ada,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Amanda Kusumawardhani
Terkini