Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam Erywan Yusof yang baru saja ditunjuk sebagai utusan khusus Asean untuk Myanmar menegaskan permintaan untuk diberikan akses menyeluruh kepada semua pihak ketika mendatangi negara yang tengah diguncang politik itu.
Sehari setelah penunjukannya, Erywan belum dapat memberikan tanggal pasti keberangakatannya ke Myanmar. Dia telah diberi tugas untuk mengawasi bantuan kemanusiaan, mengakhiri kekerasan, dan memulai dialog antara militer dan pro demokrasi.
"Rencana kunjungan ke Myanmar sedang dalam proses, dan yang perlu kami lakukan adalah memastikan kami siap ketika kami pergi ke sana, tidak seperti kunjungan yang saya lakukan pada bulan Juni," kata Erywan di Bandar Seri Begawan, seperti dilansir dari Channel News Asia pada Sabtu (8/8/2021).
Dia mengatakan akan berupaya melakukan diskusi yang substantif, terutama untuk menghentikan kekerasan.
Penunjukannya telah disepakati oleh 10 negara anggota Asean, termasuk Myanmar. Namun, kelompok masyarakat sipil Myanmar menolak dan meminta Asean seharusnya berkonsultasi dengan lawan junta dan pihak lain.
Adapun, rencana distribusi bantuan kemanusiaan juga belum dapat dipastikan. Penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing, yang telah menjabat sebagai perdana menteri sementara, pekan ini berjanji untuk mengadakan pemilihan pada 2023.
Pemerintahnya mengatakan didepaknya pemerintahan Aung san Suu Kyi dilakukan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Mereka juga menolak disebut kudeta dan juga menolak penggambaran dirinya sebagai junta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel