Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia masuk dalam lima besar negara yang memiliki frekuensi belanja online terbesar secara global.
Senior Advisor Research Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan wilayah yang mengharuskan mal dan pusat perbelanjaan tutup.
Namun, sektor ritel masih bisa bertahan dengan memanfaatkan penjualan melalui sistem online.
“Indonesia berada di posisi kelima sebagai negara dengan frekuensi belanja online yang tinggi dalam seminggu dan berada di kisaran 40 persen konsumen,” ujarnya Selasa (24/8/2021).
Angka ini naik dari jumlah konsumen belanja online tahun lalu yang hanya sekitar 22 persen setiap minggu, atau naik lima persen dibandingkan dengan tahun lalu.
Berdasarkan publikasi Knight Frank Australia Urban Logistics - Australia July 2021, tahun lalu penjualan daring di beberapa kota di Asia Pasifik tahun lalu mengalami rerata naik sebesar 22 persen.
"Penjualan daring tahun ini terus meningkat, dan Jakarta terekam sebagai kota yang memiliki angka peningkatan penjualan daring lebih dari 30 persen," katanya.
Menurutnya, ritel harus menggenjot penjualan via online agar membuat rantai pasok produk mereka tetap berjalan sehingga ada pemasukan yang didapatkan.
Syarifah menuturkan ritel di mal dan pusat perbelanjaan juga melakukan stand alone retail juga menjadi salah strategi pada masa pandemi. Ritel stand alone sendiri merupakan ritel yang memiliki gerai di atas lahan komersial sendiri
Country Head dari Knight Frank Indonesia Willson Kalip menuturkan pusatperbelanjaan harus segera melakukan tinjau ulang lanskap ruangnya untuk menyiasati celah kesempatan yang masih terbuka saat ini.
"Sementara itu,pertumbuhan stand alone retail diperkirakan akan terus berlanjut di masa new normal ini," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, sejak tahun lalu, pengelola pusat perbelanjaan dilanda krisis akibat pandemi Covid-19. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memproyeksikan pusat perbelanjaan dan mal masih akan tertekan dan loyo hingga akhir 2021.
Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan arus keuangan perusahaan pusat perbelanjaan dan mal mengalami defisit seiring dengan pembatasan jumlah maksimal pengunjung di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Menurutnya, kinerja pusat perbelanjaan dan mal anjlok sejak pemerintah menerapkan PPKM Darurat dan PPKM level 4. Hal itu dikarenakan pada awal PPKM, pemerintah sempat melarang pusat perbelanjaan dan sektor-sektor usaha yang tidak esensial dan kritikal untuk beroperasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel