Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengemukakan bahwa pertumbuhan kredit saat ini masih berat akibat mobilitas masyarakat yang rendah seiring dengan penerapan PPKM karena pandemi Covid-19.
Selain itu, dia melihat dunia usaha belum aktif karena permintaan yang terbatas. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN.
"Makanya dalam PEN dirumuskan. Oke deh perbankan berikan kredit, pemerintah jamin kreditnya. Itu namanya progam penjaminan kredit pemerintah," ujar Suahasil dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Kamis (26/8/2021).
Pemerintah memberikan imbal jasa penjaminan, tetapi Suahasil menegaskan kreditnya tetap mengunakan uang perbankan, bukan uang pemerintah. Selain itu, kredit usaha rakyat atau KUR juga diperluas. Tidak hanya masyarakat penghasilan rendah, tetapi juga masyarakat berpenghasilan sedang bisa mengaksesnya.
Dia juga menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah juga diselaraskan dengan kebijakan di Bank Indonesia dan OJK.
"Desain kebijakan ini kita connect-an dengan temen temen di OJK. OJK relaksasi pencatatan perbankan dan pemerintah beri insnetif pajak. Teman-teman di BI rumuskan makroprudnesial sektor kendaraan bermotor dan perumahan. Pemerintah kasih PPN DTP untuk kendaran bermotor, PPN dikurangi dan kemudian untuk property itu diberikan PPN DTP," papar Suahasil.
Menurutnya, ini adalah sinergi kebijakan yang diterapkan saat ini. Pemerintah tetap berusaha untuk menjadi 'jurus baru', terutama untuk mendorong sinergi kebijakan.
"Sebab situasi luar biasa berat, situasi extraordinary ini butuh langkah extraordinary," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel