Pembangunan Ibu Kota Baru Tunggu Pengesahan RUU IKN dan Kondisi Pandemi

Bisnis.com,03 Sep 2021, 10:42 WIB
Penulis: Dany Saputra
Konsep Ibu Kota Negara./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) dimulai pada 2022.

Rencana ini akan mempertimbangkan dua hal, yaitu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara dan kondisi pandemi Covid-19.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan rencana untuk memulai pembangunan kantor pemerintahan akan melihat perkembangan pandemi Covid-19 dan penanganannya. Meski terlihat adanya perbaikan kondisi dari awal Juli lalu di Jakarta, kondisi tersebut belum merata secara nasional.

"Kalau semuanya nanti berjalan seperti yang diharapkan, 2022 sudah mulai bangun kantor, istana. Semua melihat PPKM, baru kita melihat hasilnya. Kita harus melihat secara naisonal, di Jakarta sudah oke [membaik], tapi di luar [Jakarta] masih tinggi," jelas Rudy pada pertemuannya dengan media di kantor kementerian, Kamis (2/9/2021).

Selain itu, rencana pembangunan KIPP di ibu kota baru akan menunggu dari pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN. Setelah diresmikan, maka kegiatan pembangunan bisa dimulai.

Kini, RUU IKN merupakan salah satu RUU yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI. Pembahasannya masih menunggu peneyerahan surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo ke parlemen.

Rudy menegaskan pemerintah masih tetap menaruh pehatian pada pemindahan IKN. Dia mengatakan bahwa pemerintah masih bisa mengejar target pemindahan IKN di 2045.

JIka sesuai dengan masterplan yang telah diselesaikan, pemindahan IKN ditargetkan selesai pada 2045. Pada masterplan tersebut telah disiapkan rancangan pembangunan secara menyeluruh sampai pengembalian fungsi penghijauan di IKN baru.

Adapun, menurutnya, pembangunan IKN baru adalah game-changer bagi perekonomian. Proyek pembangunan yang diperkirakan memakan waktu hingga 20 tahun itu, dinilai bisa menyerap tenaga kerja.

"Kalau [proyek] bergerak, semua ekonomi akan bergerak. Kesempatan kerja bergerak. Yang dulu lepas kerjaan bisa cari di situ. Konstruksi bisa menyerap sampai 13 ribu tenaga kerja," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Hadijah Alaydrus
Terkini