Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masalah penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bukan hanya pada ketepatan waktu saja, tetapi juga soal akurasi harta kekayaan yang dicantumkan.
Lembaga antirasuah juga menyebut hampir seluruh penyelenggara negara melaporkan LHKPN-nya secara tidak akurat. Setidaknya 95 persen LHKPN yang diterima KPK tidak akurat
"Berita buruknya di samping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan, detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam diskusi daring LHKPN yang ditayangkan di kanal YouTube KPK, Selasa (7/9/2021).
Pahala mengatakan, banyak harta yang disembunyikan oleh penyelenggara negara. Pahala membeberkan harta yang disembunyikan biasanya berupa tanah, bangunan, rekening bank, dan investasi.
Atas dasar itu, KPK lebih jeli menelusuri aset para pejabat guna mencegah harta yang disembunyikan, dan menggandeng pihak perbankan. Dengan demikian, KPK dapat memastikan aliran dana dari pejabat untuk disandingkan dengan LHKPN-nya.
"Mekanisme pemeriksaan ini membuat kita lebih aktif ke beberapa stakeholder untuk melakukan cek bahwa yang namanya 'A' dengan keluarga istrinya ini, anaknya yang sudah dewasa ini, apakah punya rekening di bank, nanti otomatis semua bank yang punya rekening itu akan melaporkan lengkap dengan isinya," papar Pahala.
KPK pun berharap penyelenggara negara tidak menyembunyikan kekayaannya dan melakukan pengisian LHKPN secara jujur untuk mencegah tindakan korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel