Afghanistan Umumkan Pemerintahan Baru, Ini Sosok Pemimpinnya

Bisnis.com,08 Sep 2021, 06:34 WIB
Penulis: John Andhi Oktaveri
Pasukan Taliban berhasil menduduki Ibu Kota Afganistan, Kabul pada Minggu (15/8/2021)/DW.com

Bisnis.com, JAKARTA - Taliban mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan yang semuanya terdiri dari laki-laki termasuk seorang menteri dalam negeri yang tengah dicari oleh Biro Intelijen Federal (FBI) AS pada Selasa (7/9) kemarin.

Pengumuman pemerintahan baru itu diwarnai aksi protes jalanan yang mengakibatkan dua orang tewas sebagaimana dikutip TheGuardian.com, Rabu (8/9).

Para menteri kabinet diambil seluruhnya dari jajaran Taliban meskipun ada janji untuk membentuk kabinet inklusif. Banyak dari tokoh seniornya ada dalam daftar sanksi PBB yang kemungkinan akan mempersulit upaya kelompok itu untuk pengakuan internasional.

Afghanistan akan dikenal secara resmi sebagai emirat Islam seperti di bawah kekuasaan Taliban pada 1990-an, sedangkan pemimpinnya, Hibatullah Akhundzada akan menjadi pemimpin tertinggi.

Taliban juga membentuk kementerian urusan kebajikan dan pencegahan kejahatan, sebuah badan penegakan hukum terkenal yang merupakan salah satu lembaga yang paling ditakuti ketika mereka terakhir kali menguasai Afghanistan. Fungsi utamanya adalah untuk mengawasi interpretasi ekstrem Taliban tentang hukum Islam.

Perdana menterinya adalah Mohammad Hassan Akhund, salah satu anggota pendiri kelompok itu yang dekat dengan pemimpin aslinya, Mohammed Omar.

Dia memiliki eksposur internasional yang jauh lebih sedikit daripada para pemimpin senior Taliban lainnya, tetapi sebagai kepala dewan kepemimpinan kelompok yang kuat, dia adalah salah satu anggota yang paling berpengaruh.

Putra Mullah Omar, Mullah Yaqoob akan menjadi menteri pertahanan, dan penjabat menteri dalam negeri adalah Sirajuddin Haqqani yang masuk dalam daftar buronan FBI dengan hadiah US$5 juta bagi siapa yang bisa menangkapnya.

Dalam pernyataan pertamanya sejak Taliban merebut kekuasaan bulan lalu, Akhundzada mengatakan para penguasa baru Afghanistan berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

“Di masa depan, semua urusan pemerintahan dan kehidupan di Afghanistan akan diatur oleh hukum Syariah yang suci,” ujarnya.

Taliban saat ini masih menghadapi krisis ekonomi besar, tekanan domestik dari lawan politik, dan pemberontakan di lembah Panjshir yang belum sepenuhnya dipadamkan meskipun mereka merebut ibu kota provinsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Fitri Sartina Dewi
Terkini