Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemotongan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tidak bertujuan untuk menahan pengembangan pariwisata di tengah pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021, yang digelar oleh Kemenparekraf pada Senin (27/9/2021). Seperti diketahui, anggaran Kemenparekraf dipangkas hingga 40 persen pada tahun ini.
Dia menjelaskan bahwa terdapat realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sejak tahun lalu.
Perubahan arah penggunaan APBN terjadi karena pandemi Covid-19 terjadi secara global, sehingga berdampak terhadap kesehatan dan perekonomian. Anggaran terkait pariwisata, termasuk yang dialokasikan bagi Kemenparekraf turut terdampak.
Pada 2020, pemerintah menetapkan bahwa anggaran Kemenparekraf sebesar Rp3,26 triliun, jumlahnya berkurang hampir 40 persen dari pagu anggaran awal sebesar Rp5,36 triliun. Menurut Sri Mulyani, pengurangan anggaran itu dilakukan karena APBN fokus dalam keperluan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.
"Saya harap teman-teman pariwisata melihat dari perspektif policy memulihkan pariwisata, sektor ini menghadapi dampak luar biasa, tapi juga mungkin kita perlu membuat pemikiran baru karena situasinya, yaitu turunnya jumlah turis penyebabnya berbeda," ujar Sri Mulyani pada Senin (27/9/2021).
Dia menjelaskan bahwa sebelumnya, penurunan jumlah turis kerap disebabkan isu spesifik yang menimpa Indonesia, seperti kejadian bom Bali atau bencana alam. Namun, saat ini pandemi Covid-19 merupakan isu internasional, sehingga penurunan jumlah turis ke Indonesia dipengaruhi oleh kondisi global.
Berkaca dari kondisi itu, pemerintah pun mengerahkan anggaran semaksimal mungkin untuk penanganan pandemi. Sri Mulyani pun menilai bahwa pulihnya Indonesia dari dampak Covid-19 akan membawa aktivitas pariwisata kembali menggeliat, sehingga penanganan pandemi perlu menjadi prioritas.
"Karena tanpa penanganan pandemi, tidak bisa ada kegiatan bisa berjalan normal," ujar Sri Mulyani.
Pagu anggaran Kemenparekraf pada 2021 tercatat meningkat dibandingkan tahun lalu, yakni menjadi Rp4,9 triliun. Namun, kembali terjadi pengurangan pagu anggaran hingga 22,7 persen pada 2022 menjadi Rp3,79 triliun.
"Komisi X DPR dan Kemenparekraf sepakat bahwa program-program strategis nasional dan program-program yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat akan dilaksanakan oleh Kemenparekraf dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel