Fakta BEM SI Geruduk Gedung KPK, Berawal Ultimatum Tak Dihiraukan Jokowi

Bisnis.com,27 Sep 2021, 13:51 WIB
Penulis: Setyo Aji Harjanto
Petugas Kepolisian bersiaga mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/9/2021) - BISNIS/Setyo Aji Harjanto.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/9/2021).

Aksi unjuk rasa itu dilakukan menyusul surat ultimatum yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo sebelumnya tidak diindahkan.

Dalam ultimatumnya itu, BEM SI meminta 56 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk diangkat jadi ASN.

Selain itu, presiden juga diminta memperkuat lembaga KPK. Sebab, dengan adanya pemecatan terhadap puluhan pegawai KPK itu ditengarai adanya penggembosan KPK dalam memberantas korupsi.

Sementara untuk mengantisipasi aksi anarkis yang dilakukan mahasiswa selama berjalannya aksi, polisi menerjunkan ratusan personel di lokasi gedung KPK.

Selain itu, para mahasiswa juga dilakukan tes antigen secara acak untuk menghindari potensi penyebaran virus corona.

600 personel diterjunkan

Wakapolres Jakarta Selatan, Antonius Agus mengatakan, telah menerjunkan 600 personel gabung di lokasi unjuk rasa.

Hal itu dilakukan karena dinilai ada potensi kenaikan eskalasi di lapangan.

"Ini ada kenaikan sedikit eskalasinya, agak menambah (personel) yang biasanya 500 sekarang 600 lah, seperti itu," kata terangnya, Senin.

Selain aparat keamanan, pihaknya juga meminta bantuan dari personel pemadam kebakaran untuk membantu penjagaan di gedung KPK.

"Kita antisipasi ada kemungkinan kemungkinan lain, contoh ada kebakaran di sini, itu nanti terprovokasi itu. Cepat kita padamkan, mungkin nanti ada ranting atau apa (merembet) sampah yang terbakar itu yang kita amankan," ucap Agus.

Kedepankan upaya persuasif

Sementara untuk menghindari gesekan dengan peserta demo, Agus juga mengatakan akan mengedepankan sikap humanis dan pendekatan secara persuasif.

"Kita benar-benar kedepankan tim nego yang di depan personel polwan, nanti terus terus dan seterusnya. Kita benar-benar mengurangi gesekan yang terjadi, antara kami dengan rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan," ucap Agus.

Selain itu, pihaknya juga meminta para peserta aksi untuk menepati janjinya dalam membuat situasi aman.

"Kita yakin dan percaya bahwa hari ini akan damai," ucapnya.

Tes antigen acak

Untuk menghindari potensi penularan virus corona, sejumlah personel polisi juga diterjunkan untuk melakukan tes antigen secara acak kepada para peserta aksi.

"Kemudian kita siapkan yang dirasa perlu nanti pengecekan random antigen, intinya semua melihat situasi lapangan yang berkembang nanti," kata Wakapolres Jakarta Selatan itu.

Tim dari kepolisian yang akan melakukan tes antigen secara acak nanti akan mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap.

"Jangan sampai nanti klaster di sini, kita siap dengan personel yang ber-APD, itu pun kalau terpaksa kita gunakan, mengingat ini masa pandemi," ujarnya.

Firli Bahuri tidak ada di tempat

Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri ternyata diketahui tidak ada di tempat saat mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa.

Informasi tersebut disampaikan oleh Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding.

Dikatakan Ipi, Firli saat ini sedang berada di Jambi untuk menghadiri rapat koordinasi.

"Mengawali rangkaian kegiatan KPK selama sepekan di Jambi, hari ini, 27 September 2021 pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB Ketua KPK beserta jajaran  Direktorat Korsup wilayah I KPK akan menghadiri Rakor Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jambi bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi," ujar Ipi.

Rangkaian rapat pencegahan korupsi ini bakal diikuti oleh sejumlah instansi, di antaranya rakor Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi, Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi DPRD se-Jambi, Rapat Koordinasi APH se-Jambi, Rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) UKPBJ Pemprov Jambi.

"Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah, yang meliputi delapan area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP)," kata Ipi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Setyo Puji Santoso
Terkini