Golkar dan PKB Akui Belum Dengar Isu Reshuffle Kabinet Baru Jokowi

Bisnis.com,28 Sep 2021, 18:36 WIB
Penulis: Akbar Evandio
Joko Widodo saat berpidato secara virtual pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). /Dok.Kemlu

Bisnis.com, JAKARTA – Partai koalisi pemerintah, Golongan Karya (Golkar) mengaku belum mendengar kabar mengenai reshuffle atau kocok ulang di jajaran pos kementerian kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah ramai menjadi perbincangan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Dave Laksono mengatakan dirinya belum mendengar kabar wacana reshuffle di jajaran kabinet, baik secara resmi maupun tidak resmi.

“Belum tau saya dan tidak ada info mengenai itu [reshuffle kabinet] yang kami terima,” ujarnya, Selasa (28/9/2021).

Dia menyebut bahwa kocok ulang jajaran menteri adalah hak prerogatif Presiden.

“Ini kembali lagi tergantung presiden, karena itu hak prerogatif beliau,” katanya

Untuk diketahui, Isu reshuffle kabinet kembali memanas jelang datangnya penanggalan jawa Rabu Pon yang terjadi besok (29/9/2021). Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering mengumumkan keputusan penting pada hari tersebut.

Isu reshuffle juga semakin santer setelah Partai Amanat Nasional (PAN) yang berada di luar pemerintahan bergabung menjadi koalisi. Asumsi yang kini berkembang, partai berlambang matahari putih itu akan mendapat jatah di kabinet.

Senada, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan belum mendengar adanya isu reshuffle dalam jajaran kabinet Indonesia Maju saat ini.

“Saya belum tahu dan belum mendengar apapun terkait reshuffle,” katanya.

Menurutnya, reshuflle merupakan hak prerogatif Presiden sehingga partainya tidak mengambil pusing dan tidak memiliki masalah jika Presiden hendak mengganti pembantunya di jajaran menteri.

“Kita ikut kebijakan presiden saja, sebab itu hak prerogatif Presiden,” ujarnya.

Menurutnya, presiden bisa kapan pun mengganti kabinetnya, tanpa harus menunggu satu momen tertentu. Sebab, reshuffle diukur berdasarkan kinerja menteri secara individual, sehingga bisa dilakukan kapan pun tanpa harus menunggu waktu yang dinilai tepat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Andhika Anggoro Wening
Terkini