Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih rendah memasuki kuartal IV/2021.
Pemerintah mencatat realisasi program PEN hingga 8 Oktober 2021 sebesar Rp416,08 triliun atau baru mencapai 55,9 persen dari pagu anggaran Rp744,77 triliun.
Serapan anggaran yang rendah tersebut dikhawatirkan akan menghambat proses pemulihan ekonomi, di mana konsumsi pemerintah masih menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun ini.
Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa peran dari belanja pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk memacu kepercayaan konsumen, membantu pemulihan dunia usaha, dan memberikan dukungan bagi pekerja dan pengusaha UMKM.
“Realisasi anggaran PEN yang rendah dikhawatirkan bisa hambat pemulihan ekonomi,” katanya kepada Bisnis, Selasa (12/10/2021).
Pemerintah mencatat, realisasi anggaran pada klaster kesehatan mencapai Rp106,87 triliun atau sebesar 49,7 persen dari pagu anggaran tahun ini.
Di samping itu, anggaran klaster perlindungan sosial terealisasi besar Rp121,5 triliun atau mencapai 65,1 persen. Sementara, realisasi anggaran klaster program prioritas tercatat sebesar Rp65,69 triliun atau mencapai 55,7 persen.
Realisasi tertinggi tercatat pada klaster insentif usaha, yaitu sebesar Rp59,99 triliun atau mencapai 95,5 persen. Di sisi lain, realisasi terendah tercatat pada klaster dukungan UMKM dan korporasi, sebesar Rp62,04 triliun atau mencapai 38,2 persen.
Bhima menilai, pemerintah masih perlu terus berupaya mendorong penyerapan anggaran PEN tersebut, setidaknya lebih tinggi dari capaian tahun lalu sebesar 82 persen.
“Harus didorong agar 100 persen atau setidaknya jauh lebih baik dibanding serapan PEN pada 2020 yang hanya 82 persen dari alokasi,” tuturnya.
Bhima pun menyayangkan realisasi anggaran yang masih sangat rendah pada klaster dukungan UMKM dan korporasi, padahal banyak sektor usaha yang membutuhkan dukungan pemerintah tersebut.
“Stimulus dukungan UMKM dan korporasi yang baru cair 38 persen tentu sangat mengecewakan. Padahal banyak sektor usaha yang masih butuh dukungan pemerintah karena terjadi unequal recovery atau pemulihan yang tidak merata,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel