Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu fokus mencapai kualitas Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, yakni dengan memastikan perekonomian seluruh lapisan masyarakat tumbuh. Pemulihan ekonomi dinilai kurang berarti jika masyarakat lapisan bawah tetap kesulitan secara ekonomi.
Ekonom senior Faisal Basri menilai bahwa terdapat berbagai kemungkinan bentuk pemulihan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah dalam bentuk kurva W, yakni pemulihan yang terjadi saat penyebaran Covid-19 dapat terkendali walaupun sempat tertekan saat penularan virus melonjak tajam.
Di sisi lain, Faisal menilai bahwa terdapat kemungkinan besar pemulihan ekonomi terjadi dalam bentuk kurva K. Dalam kondisi itu, terdapat sebagian masyarakat yang perekonomiannya pulih dengan baik, tetapi sebagian lainnya justru semakin terperosok.
"Jadi ada sektor-sektor atau kelompok masyarakat yang cepat recover, sudah ditunjukkan itu, sawit misalnya luar biasa, nikel, batu bara, farmasi. Namun, mayoritas rakyatnya susah diangkat [perekonomiannya], jadi apa arti dari [target pertumbuhan ekonomi] 5,2 persen? Lebih baik kita bicara kualitas lah," ujar Faisal dalam dalam webinar Bincang APBN 2022, Senin (18/10/2021).
Menurutnya, untuk mencapai pemulihan ekonomi yang berkualitas pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas. Penguatan jaminan sosial dinilai sebagai salah satu program yang vital untuk menjaga masyarakat, khususnya di lapisan ekonomi bawah, agar tidak semakin terjerumus oleh dampak Covid-19.
Faisal menilai bahwa pemerintah harus menjaga alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk program jaminan kesehatan nasional (JKN). Saat ini, sekitar sembilan juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) justru terancam tidak lagi memperoleh dukungan iuran dari pemerintah, sehingga rawan menjadi peserta non aktif JKN.
Menurut Faisal, Kementerian Keuangan pun harus berperan sebagai rem dari berbagai permintaan menteri dan politisi dalam menggunakan APBN untuk berbagai proyek. Menteri Keuangan harus memastikan bahwa penggunaan APBN memberikan manfaat utama bagi masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.
"Ayo kita bicara hari ini yang realistis, konsisten. Kementerian Keuangan menurut saya fungsinya adalah rem, bukan mengiyakan semua yang diinginkan oleh para menteri dan presiden itu," ujar Faisal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel