Samarinda Permudah Investasi Dukung Pengembangan Ibu Kota Negara

Bisnis.com,29 Okt 2021, 14:19 WIB
Penulis: M. Mutawallie Sya’rawie
Pradesain Istana Negara berlambang burung Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) karya seniman I Nyoman Nuarta / Twitter

Bisnis.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjamin kemudahan bagi pengembang nasional dan lokal untuk pembangunan Samarinda sebagai kota Penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan Samarinda sangat siap menyambut IKN. “Kita ingin tumbuh bersama IKN. Apalagi kita akan mengembangkan Palaran yang merupakan titik terdekat dengan IKN daripada kota penyangga lainnya,” ujarnya yang dikutip, Jum'at (29/10/2021)

Andi Harun mengajak pengembang nasional dan lokal untuk mengembangkan Palaran sebagai wilayah Samarinda yang terdekat IKN dari titik nol.

“Samarinda bukan hanya penyangga IKN, tapi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Tengah,” katanya.

Dia menambahkan, Kota Samarinda menjadi pusat perdagangan, industri dan juga pangan bagi daerah tetangga Samarinda

Menurutnya, hal tersebut didukung dengan diputuskannya desain pengembangan bandara Internasional oleh kementerian yang berada di Samarinda, mengingat bandara SAMS Sepinggan Balikpapan sudah mencapai taraf maksimal dan terbatas.

Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Bahkan sudah ada 53 pengembang yang sudah bermohon di Palaran,” beber mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim dua periode ini.

Adapun, Andi menuturkan bahwa Pemkot Samarinda sangat siap mempermudah segala investasi di kota Samarinda. “Bahkan kami sudan membentuk Forum Tata Ruang sehingga investor tak perlu lagi sampai berbulan-bulan berurusan di beberapa OPD. Cukup proses di Forum Tata Ruang, setelah diadvis ketua Forum saya langsung tanda tangani,” tegas Andi Harun.

Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Tata Ruang DPP REI Harigani menyebutkan IKN menjadi daya tarik luar biasa bagi pengembang nasional dan tentunya juga lokal.

“Kami akan selalu siap mendukung pemerintah dalam pengembangan IKN dengan pola tanpa anggaran pemerintah, istilahnya PPP alias Public Private Partnership. Kolaborasi ini diharapkan bisa berjalan karena berat jika mengharapkan APBD daerah,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Miftahul Ulum
Terkini