Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Peter F. Gontha menyebut biaya sewa pesawat yang dilakukan perusahaan pelat merah tersebut kelewat mahal. Dia mengaku sudah lama melaporkan ini dan menyerahkan data ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Hukum dan HAM
“Setahun lalu [saya melaporkan data],” katanya saat dikonfirmasi melalui pesan instan, Senin (1/11/2021).
Saat ditanya tindak lanjut dari dua instansi tersebut terkait laporannya, Peter hanya membalas dengan emotikon. Sedangkan terkait harapan atas upaya yang dilakukan, dia membalas singkat.
“Silahkan, saya kan cukup jelas dan anti hoaks,” jelasnya.
Melalui akun Instagram, Peter beberapa kali menyebut harga sewa pesawat Garuda kelewat mahal. Dia mencontohkan Boeing 777 yang di pasarannya US$750.000 per bulan dipinjam perusahaan milik negara tersebut dengan mahar US$1,4 juta.
Sementara itu, empat perusahaan asing yang melakukan praktik curang tersebut sudah mengaku dan membayar €2,5 miliar atas kesalahannya.
Lalu, Peter telah menghadap Kementerian Hukum dan HAM serta KPK untuk menyerahkan data-data sewa pesawat yang terlalu mahal. Tapi, respons yang dia terima atas perintah dari pemerintah dan direksi adalah untuk tidak ikut campur.
“Garuda kan perusahaan publik. Kalau pemerintah dalam hal ini BUMN manya sendiri, tanpa koordinasi dengan publik, jangan go public dong!” tulisnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa mendukung penuh apa yang sudah dilakukan Peter karena sudah menyerahkan data-data yang dia punya ke KPK.
“Jadi kita dorong memang supaya mantan-mantan komisaris dan direksi pada saat itu bisa diperiksa saja,” katanya melalui pesan suara kepada wartawan, Senin (1/11/2021).
Arya menjelaskan bahwa Kementerian BUMN sangat mendorong agar mantan-mantan komisaris dan direksi Garuda pada saat itu juga bisa diperiksa.
Pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana bisa proses kesepakatan penyewaan pesawat yang diklaim mahal itu bisa terjadi.
Menurutnya, penggelembungan sewa pesawat tersebut bersumber dari penyewa. Dari informasi yang Arya dapat, Peter pun ikut menandatangani transaksi tersebut.
Memang, ada kesepakatan sewa yang tidak Peter tandatangani. Meski begitu, tambah Arya, hampir semua ikut dibubuhi cap Peter.
Oleh karena itu, Arya meminta kalau bisa komisaris hingga direksi pada periode tersebut untuk diperiksa. Tujuannya agar kasus semakin terang benderang.
“Kita dukung Pak Peter. Termasuk Pak Peter sekalian bisa jelaskan,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri juga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum menjawab konfirmasi Bisnis.com terkait laporan Peter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel