Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berharap para pemain teknologi finansial (tekfin/fintech) yang saat ini mencapai 275 platform dari berbagai klaster pada September 2021, terus memperbesar peran dalam membantu pengembangan ekosistem digital UMKM.
Hal ini diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada acara virtual Pembukaan Bulan Fintech Nasional 2021, Kamis (11/11/2021).
Airlangga menekankan bahwa fintech berperan besar sebagai penyumbang perusahaan rintisan (startup) bervaluasi unikorn baru buat Indonesia dan membawa perekonomian digital Indonesia menembus US$124 juta pada 2025.
"Munculnya 8 unikorn dan 1 dekakorn di bidang e-commerce, jasa antar, travel, dan startup fintech itu sendiri, diharapkan bisa saling berintegrasi sehingga inklusi keuangan terjangkau luas. Karena fintech punya fungsi menjadi enabler dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital," ungkapnya.
Airlangga menambahkan bahwa fintech juga berperan besar bagi dari iklim investasi startup di Indonesia, karena dibandingkan dengan sektor lain seperti e-commerce sekalipun, fintech merupakan yang paling 'laris' dan paling diminati para investor.
Terakhir, ekosistem digital buat pelaku UMKM yang dibuat para pemain fintech harapannya mampu membangkitkan ekonomi nasional dari bawah.
Berdasarkan pengamatan pemerintah, fintech di klaster sistem pembayaran punya potensi memperbesar peran dan layanannya kepada 10,4 juta merchant yang telah bergabung dalam QRIS, karena penelitian menyebut sekitar 84 persen pelaku UMKM yang sudah go-digital lebih cepat berkembang.
Adapun dari sektor pembiayaan atau penyedia permodalan alternatif UMKM, pemerintah berharap para pelaku meneruskan perannya. Sebagai contoh, Airlangga menyebut akumulasi penyaluran pinjaman fintech peer-to-peer (P2P) lending yang telah menyentuh Rp262,9 triliun terbilang cepat dan setara dengan anggaran kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp285 triliun pada tahun ini.
"Fintech diharapkan mendorong partisipasi UMKM ke ekosistem digital dan memudahkan mereka mengakses sektor pembiayaan. Karena dari semua UMKM kita, baru 24,9 persen yang memanfaatkan platform digital. Fintech bisa mengambil peran sebagai penyedia alternatif sumber pembiayaan dan segala jasa keuangan yang mempermudah proses bisnis mereka," tutupnya.
Turut hadir Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo yang menjelaskan bahwa pihaknya mendukung penuh interkoneksi di antara para platform fintech, juga antara para platform fintech dengan lembaga jasa keuangan (LJK) konvensional.
"Seiring pertumbuhan fintech sistem pembayaran dan uang elektronik, kami juga melihat fintech crowdfunding dan P2P juga bersama saling melengkapi di area lain. Ekosistem seperti ini perlu terus diperkuat. Inilah kenapa BI mendukung lewat peluncuran Standar Nasional Open API Pembayaran atau SNAP, supaya interkoneksi di antara para pemain lebih mudah dan cepat," jelasnya.
Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa per Oktober 2021, terdapat total terdapat 104 fintech P2P lending yang terdaftar dan berizin, 7 fintech securities crowdfunding (SCF), dan 81 fintech di klaster yang belum mendapatkan aturan khusus, atau masih termasuk ke dalam inovasi keuangan digital (IKD/objek regulatory sandbox).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menjelaskan bahwa segala pengembangan layanan keuangan digital yang inklusif dan berfokus pada pemberdayaan UMKM nyata berdampak pada indeks inklusi keuangan Indonesia.
"Kebijakan ini memberikan manfaat besar kepada masyarakat, ditunjukkan dengan tingkat inklusi keuangan yang meningkat pada tahun 2019 sebesar 76,19 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 67,8 persen. Kami yakin, pada tahun 2024 nanti, seluruh kebijakan OJK ini dapat meningkatkan inklusi keuangan menjadi sebesar 90 persen sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel