Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia telah resmi memegang Presidensi Forum G20 sejak pekan lalu. Sejumlah agenda akan didorong pembahasannya, terutama bantuan pemulihan dari dampak pandemi Covid-19 bagi negara-negara berpendapatan rendah.
Salah satunya konsekuensi berat yang dialami oleh negara-negara tersebut adalah pembayaran utang dan beban utang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, selaku pimpinan Finance Track G20, mengatakan telah meluncurkan sejumlah insiatif untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 dan menyediakan deferal dari pembayaran utang luar negeri negara-negara berpendapatan rendah.
Inisiatif dari G20 itu dilakukan melalui program Inisiatif Layanan Penangguhan Utang atau Debt Service Suspension Initiative (DSSI). Dilansir dari situs resmi G20 Insights, DSSI merupakan inisiatif yang disokong oleh Komite Pembangunan Bank Dunia dan Menteri Keuangan G20 untuk merespon panggilan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) guna memberikan layanan penangguhan utang bilateral kepada negara-negara termiskin, akibat konsekuensi pandemi Covid-19.
Tujuan utama dari DSSI adalah untuk memberikan kesempatan bagi negara miskin dalam mengalokasikan sumber daya mereka ke belanja kesehatan dan perlindungan sosial di dalam negeri untuk melawan pandemi Covid-19 dan kehidupan masyarakat.
Sejalan dengan pemberian bantuan guna penanganan Covid-19, G20 juga berencana untuk memberikan suntikan dana sebesar US$5 triliun untuk upaya penanganan pandemi Covid-19. Inisiatif ini berdasarkan Deklarasi Riyadh (Riyadh Declaration), saat negara tersebut memegang Presidensi G20 pada 2020.
"Kami juga menciptakan suatu koordinasi untuk mengurangi dan menghilangkan bea masuk (duty) dan pajak impor untuk kegiatan impor barang-barang yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, seperti vaksin, hand-sanitizer, disinfektan, dan alat kesehatan," jelas Sri Mulyani pada webinar "International Conference on Resilient and Sustainable Economic Recovery Road to Indonesia G20 Presidency 2022", Kamis (11/11/2021).
Selain meluncurkan inisiatif bantuan kepada negara-negara miskin, G20 di bawah Presidensi Indonesia akan mendorong pemulihan yang merata dari Covid-19, di seluruh dunia. Bendahara negara itu mengatakan isu tersebut akan menjadi prioritas dari Presidensi G20 Indonesia selama satu tahun ke depan.
Dia menyebut kondisi pemulihan saat ini tidak merata, atau disebut asinkron (asynchronous), di mana di sebagian negara pemulihan berlangsung pesat, dan di sebagian lainnya berjalan dengan lambat.
Salah satu ancaman global lain yang ingin disoroti forum tersebut, tambah Sri Mulyani, adalah lonjakan inflasi yang terjadi di sejumlah negara.
Lonjakan kenaikan harga pada akhirnya menyebabkan para otoritas dan pembuat kebijakan perlu menyesuaikan kebijakan ekonomi mereka. Di sisi lain, sejumlah negara masih harus menghadapi kontraksi ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan.
"Ini akan menjadi salah satu highlight terpenting di bawah Presidensi G20 oleh Indonesia. Bagaimana koordinasi global bisa ditetapkan pada saat pemulihan ekonomi yang asinkron, sehingga membutuhkan dukungan kebijakan yang berbeda," tegasnya.
Pada forum yang merepresentasikan perekonomian dunia terbesar ini, Sri Mulyani juga akan membahas perancangan kebijakan untuk melanjutkan proses pemulihan, dengan menghindari penarikan stimulus atau bantuan lebih dini atau prematur.
Harga komoditas tinggi dan disrupsi rantai pasok juga termasuk isu yang akan jadi pembahasan dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel