Pemerintah Bidik Perluasan Akses Fasilitas Keuangan ke Petani Kecil

Bisnis.com,14 Nov 2021, 11:23 WIB
Penulis: Dany Saputra
Presiden Joko Widodo ikut menanam benih jagung bersama para petani Papua Barat di satu lokasi di Kabupaten Sorong, Senin (4/10/2021) pagi ini./Instagram @jokowi

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bertekad akan terus mendorong perluasan akses fasilitas keuangan kepada para petani dengan skala usaha kecil (smallholder).

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menjelaskan berbagai kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung peningkatan kapasitas petani smallholder, terutama untuk meningkatkan akses terhadap fasilitas keuangan dan pembiayaan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pertanian dirancang dengan berbagai skema, seperti dengan subsidi bunga, tanpa agunan, dan grace period.

Hal tersebut disampaikan Musdhalifah dalam sesi talk show dengan tema Support to Smallholder Toward Sustainable Forest and Agriculture Commodity Trade yang dilaksanakan oleh Paviliun Indonesia dalam rangkaian COP26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia, pada awal pekan ini, seperti yang dikutip dari siaran resmi, Sabtu (13/11/2021).

"Tidak mudah untuk menjangkau petani smallholder yang berada di pelosok, namun Pemerintah terus berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk mereka," tutur Musdhalifah.

Musdhalifah mengatakan bahwa petani smallholder mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional dan menjadi tulang punggung sistem pangan di Indonesia yang merupakan negara agraris.

Pada subsektor perkebunan khususnya kelapa sawit, distribusi kepemilikan kebun rakyat mencapai luas 6,72 juta hektare atau sebesar 41 persen dari total luas tutupan kelapa sawit.

Hal tersebut merupakan potensi yang sangat besar dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dari sektor pertanian di Indonesia. Namun, petani smallholder masih menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka, salah satunya yaitu kurangnya akses terhadap fasilitas keuangan.

Oleh sebab itu, tantangan ke depan adalah bagaimana mensosialisasikan dan mengimplementasikan program-program pemerintah untuk meningkatkan akses dan inklusivitas fasilitas keuangan kepada para petani smallholder di Indonesia. Apalagi, para petani di Indonesia memiliki karakteristik budaya yang sangat beragam, dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

Hadir sebagai pembicara pada sesi talk show tersebut yaitu CEO IDH Daan Wensing Neil Scotland FCDO U; Dr Tri Nugroho dari Multistakeholder Forestry Programme (MFP4); Rektor INSTIPER Yogyakarta Dr Purwadi; dan Direktur SPOS Indonesia Irfan Bakhtiar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Hadijah Alaydrus
Terkini