Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa sektor swasta dan bisnis merupakan bagian dari tiga pilar utama dalam satu negara. Oleh karena itu, kerja sama pencegahan korupsi perlu dilakukan, mengingat sektor swasta menyumbang paling banyak kasus.
“Kadin [Kamar Dagang dan Industri Indonesia] strategis. Selain merepresentasikan pilar bisnis, statistik di KPK juga swasta paling banyak pelaku tipikor [tindak pidana korupsi],” katanya pada penandatanganan MoU KPK-Kadin, Kamis (25/11/2021).
Pahala menjelaskan bahwa statistik kontribusi korupsi dari sektor swasta konsisten setiap tahun. Itu sebabnya pencegahan harus mengarah ke pelaku usaha.
“Suap-suapnya tidak jauh dari ijin dan pengadaan barang dan jasa dengan berbagai model dan cerita. Oleh karena itu kita tetap menganggap pencegahan harus pergi ke sana,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan bahwa selama KPK berdiri, setidaknya ada 155 kepala daerah dari 514 kabupaten/kota yang terjerat kasus korupsi. Dari 155, sudah 27 gubernur atau wakil gubernur dari 34 provinsi bermasalah.
Hal tersebut belum yang digabung dengan penangkapan pejabat dari pemerintah pusat, menteri, hakim, hingga kepala dinas. Yang diringkus KPK seratus orang, tapi yang mau menggantikannya ribuan.
“Karena terproduksi oleh lembaga pendidikan yang mengorientasikan kehidupan ilmunya kepada uang. Ini tujuan kami datang ke sini, menjelaskan bahaya korupsi,” katanya pada sambutan Kuliah Umum Antikorupsi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya secara daring dan luring, Selasa (16/11/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel