Pemkab Cirebon Gandeng KPK untuk Pendampingan Lelang Jabatan

Bisnis.com,29 Nov 2021, 12:17 WIB
Penulis: Hakim Baihaqi
Bupati Cirebon Imron Rosyadi/Bisnis

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pendampingan proses lelang jabatan pegawai negeri sipil (PNS) eselon 2.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, lelang jabatan ini dilakukan secara terbuka. Seluruh pejabat sesuai Ketentuan bisa mendaftarkan diri dalam proses tersebut.

Lembaga pengawas anti korupsi tersebut, lanjut Imron, akan melakukan pengawasan dan memantau jalannya proses lelang jabatan atau open bidding.

"Proses seleksi bisa dilakukan secara transparan tanpa intervensi dengan mengedepankan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tidak ada lagi sistem yang bermain di belakang layar yang menentukan suatu jabatan. Kami serahkan sepenuhnya kepada panitia atau timsel," kata Imron di Kabupaten Cirebon, Senin (29/11/2021).

Imron berharap, adanya pendampingan tersebut, proses lelang jabatan bisa menghasilkan pejabat yang lebih baik dan mampu untuk bekerja demi kemajuan Kabupaten Cirebon.

"Harus mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon serta ikut membantu dalam pembangunan daerah," kata Bupati Imron.

Perwakilan KPK RI, Linda mengatakan, Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah yang mendapatkan pendampingan dari KPK. Sebelumnya, kepala daerah di kabupaten tersebut pernah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait jual beli jabatan.

Saat ini, KPK tengah menyoroti beberapa bidang yang rentan terjadinya tindak pidana korupsi di dalam pemerintahan baik kota maupun kabupaten.

"Kami berupaya melakukan pencegahaan tindak pidana korupsi, salah satunya yang rentan terjadinya korupsi yakni pada bidang penganggaran APBD, pengadaan barang jasa, perizinan, manajemen ASN, manajemen pajak dan tata kelola keuangan desa dan lainnya," katanya.

Dalam lelang jabatan kali ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon mencari pejabat untuk kepala Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Diskominfo, Kepala Pelaksana BPBD, Direktur RSUD Waled, dan staf ahli bupati.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Ajijah
Terkini